Kabarpublic.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menyebut jika masih ada Belasan alon legislatif (Caleg) terpilih Kota Palopo yang belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebanyak 11 dari 25 calon legislatif (Caleg) terpilih Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terancam tak direkomendasikan untuk dilantik pada 2 September 2024 mendatang.
Demikian dikatakan, Anggota KPU Palopo Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhatzhir, pada rapat koordinasi penyampaian tanda terima LHKPN, di media Center KPU Palopo, Sabtu (13/7/2024).
Dia menyebut jika masih ada 11 Anggota dprd Palopo yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 25 anggota dewan terpilih tahun 2024.
“Yang sudah menyerahkan ada 14 orang. LHKPN ini sebagai syarat untuk dilantik menjadi anggota DPRD Kota Palopo periode 2024-2029,” kata Muhatzhir.
Muhatzhir mengatakan jika 14 orang Caleg terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN baru ada empat partai yang lengkap.
“Partai yang sudah lengkap menyerahkan LHKPN yakni PAN 2 orang, Demokrat 3 orang, Gerindra 3 orang dan Hanura 1 orang,” jelasnya.
Sementara untuk partai yang belum lengkap menyerahkan LHKPN ada 4 partai politik.
“Partai Nasdem baru 1 orang atau kurang 5 orang, Golkar 2 orang atau kurang 4 orang, PDIP kurang 1 orang, PKS kurang 1 orang,” sebut Muhatzhir.
Menurut Muhatzhir jika pihaknya memiliki kewenangan untuk tidak mencantumkan namanya dalam daftar caleg terpilih yang akan dilantik kemungkinan pada 2 September 2024 mendatang dengan batas minimal 21 hari sebelum pelantikan.
“Untuk itu kepada rekan-rekan Partai Politik untuk kita senantiasa bekerja sama dan mohon ini menjadi atensi yang serius supaya tahapan Pemilu ini dapat kita selesaikan secara tuntas hingga tahapan pelantikan nanti,” jelasnya.
Pelaksanaan rapat koordinasi penyampaian tanda terima LHKPN calon terpilih anggota DPRD Kota Palopo hasil Pemilu 2024 yang dilaksanakan di media centre KPU Kota Palopo hanya diikuti 3 partai politik yakni PDIP, PAN dan Gerindra. (*)
