NasionalNewsPilihan Editor

Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk Sistem K3, Skrining Jiwa Capai 54 Juta Orang

102
×

Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk Sistem K3, Skrining Jiwa Capai 54 Juta Orang

Sebarkan artikel ini

Kabarpublic.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan kesehatan mental pekerja sebagai bagian dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja yang dapat berdampak pada keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 bertema “Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia”, Selasa (17/11/2026).

Dante mengatakan persoalan kesehatan mental pekerja kerap tidak terlihat karena banyak pekerja memilih menyembunyikan tekanan psikologis yang dialami.

Padahal, beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, hingga minimnya dukungan sosial dapat memicu gangguan kesehatan mental.

Baca juga:  Berikut Sejumlah Negara Terimbas Wabah Mpox, Indonesia Termasuk?

“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” ujar Dante.

Ia menegaskan, fokus perlindungan kesehatan mental pekerja harus diarahkan pada perbaikan sistem dan kondisi kerja, bukan semata-mata menuntut pekerja untuk beradaptasi dengan tekanan pekerjaan.

Untuk memperkuat upaya pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.

Baca juga:  Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI

“Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja,” lanjut Dante.

Selain skrining, Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan tersebut melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman resmi healing119.id.

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja.

Baca juga:  Tiga Pelaku Pembuat dan Pengedar SIM Palsu Ditangkap Polisi

Menurutnya, kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja.

“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, perlindungan kesehatan mental diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya kerja di Indonesia.

Dengan demikian, tempat kerja tidak hanya berorientasi pada perlindungan kesehatan fisik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis setiap pekerja. (**)