DaerahNewsPilihan Editor

Kemiskinan Turun Jadi 10,12 Persen, Wabup Luwu Dorong Kolaborasi Menuju Satu Digi

103
×

Kemiskinan Turun Jadi 10,12 Persen, Wabup Luwu Dorong Kolaborasi Menuju Satu Digi

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, membuka FGD Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tindak Lanjut Evaluasi BPKP Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu terus memperkuat langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong sinergi lintas perangkat daerah serta pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tindak Lanjut Evaluasi BPKP Kabupaten Luwu Tahun 2026 yang dibuka Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Luwu, Rabu (18/11/2026).

Mengusung tema “Sinergi Satu Data DTSEN dan Konvergensi Program Menuju Kemiskinan Satu Digit 2029”, kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

Muh. Dhevy menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Luwu menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan turun dari 10,97 persen menjadi 10,12 persen atau berkurang sekitar 0,85 poin persentase.

Baca juga:  Rangkap Jabatan Pejabat Palopo Dikritik, HMI Sebut Pelayanan Publik Terancam

Capaian tersebut disebut sebagai penurunan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan pada 2026.

Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh Bupati atau Wakil Bupati, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, camat, pemerintah desa dan kelurahan, hingga BPS harus mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Ia berharap FGD tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus berdasarkan data kemiskinan.

Wakil Bupati juga menyinggung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Sejumlah intervensi telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air untuk membantu petani menghadapi dampak El Niño.

Baca juga:  Ini Pentingnya Vaksinasi DBD dan Cara Mencegahnya

“Kita berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Luwu, Moh. Arsal Arsyad, menjelaskan bahwa FGD tersebut bertujuan mengevaluasi tindak lanjut berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Program prioritas pemerintah daerah telah dipetakan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, serta Dinas Perkebunan.

Arsal menegaskan, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, pemerintah daerah masih membutuhkan kerja kolaboratif dan intervensi yang terukur untuk mencapai target satu digit pada 2029.

“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari 10,97 persen menjadi 10,12 persen. Namun, capaian ini masih membutuhkan perhatian dan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah. Setiap program intervensi harus mengacu pada data yang akurat agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Baca juga:  Bupati Luwu Terima Audiensi BPS Sulsel, Siap Dukung Sensus Ekonomi

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat, terutama untuk program bedah rumah, bantuan sektor pertanian dan peternakan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, setiap hasil intervensi harus terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Dokumentasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sinergi satu data DTSEN dan konvergensi program lintas sektor menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Luwu untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mewujudkan target kemiskinan satu digit pada 2029. (**)