NasionalNewsPilihan Editor

Potensi Dana Umat Tembus Rp1.200 Triliun, Menag Siapkan 9 Strategi Penguatan

104
×

Potensi Dana Umat Tembus Rp1.200 Triliun, Menag Siapkan 9 Strategi Penguatan

Sebarkan artikel ini
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026. (Int)

Kabarpublic.com – Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, memetakan sembilan strategi untuk memperkuat tata kelola zakat dan dana umat agar lebih optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Strategi tersebut disampaikan Menag saat memberikan arahan pada Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026 bertema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nasaruddin menegaskan bahwa pengelolaan dana umat perlu dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi.

Sebab, katanya potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun per tahun saat ini baru terealisasi sekitar 2,12 persen.

Menurutnya, zakat perlu dikelola bersama 32 sumber dana umat lainnya yang memiliki total potensi lebih dari Rp1.200 triliun setiap tahun.

“Zakat itu adalah subordinasi dari dana umat, sedangkan superordinatnya adalah dana umat secara keseluruhan. Tidak mungkin kita bisa membebaskan kemiskinan hanya dengan zakat,” ujar Nasaruddin.

Sembilan Strategi Penguatan Dana Umat

Strategi pertama adalah mempercepat penghimpunan zakat untuk mempersempit kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Dirinya juga mendorong optimalisasi seluruh instrumen dana umat agar dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

Kedua, mengoptimalkan aset umat yang belum produktif, khususnya tanah dan aset wakaf yang berada di lokasi strategis.

Baca juga:  Bupati Luwu Genjot PAD, Realisasi PBB-P2 Baru 27,33 Persen

Nasaruddin menilai aset wakaf memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara profesional dan produktif, misalnya melalui pengembangan unit usaha modern seperti minimarket.

“Banyak sekali aset wakaf kita yang luas totalnya setara dengan Singapura dan berada di lokasi strategis. Jika diproduktifkan, misalnya dikelola menjadi unit usaha modern seperti minimarket, hasilnya akan luar biasa,” ungkapnya.

Ketiga, memperkuat integrasi kelembagaan pengelola zakat untuk mencegah tumpang tindih program penyaluran bantuan.

Menag mendorong ribuan UPZ dan pengumpul zakat di masjid-masjid membangun sinergi, bukan saling bersaing dalam menghimpun dana dari para muzaki.

Koordinasi juga diperlukan agar bantuan kepada lembaga sosial maupun panti asuhan tidak diberikan secara berulang tanpa pemerataan.

Keempat, menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang seragam hingga tingkat teknis serta mempercepat transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengawasan, dan transparansi pengelolaan dana umat.

Kelima, meningkatkan akuntabilitas dan integritas seluruh pengelola zakat. Menag menegaskan bahwa setiap pelanggaran etika oleh oknum pengelola harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Baca juga:  Nelayan Diduga Terjatuh di Perairan New Port Pelindo, Basarnas Makassar Lakukan Pencarian

“Mari kita jujur dan profesional mengurus umat ini. Jika kita semua kredibel di mata masyarakat, potensi besar dana umat ini akan benar-benar menjadi kekuatan untuk menyejahterakan bangsa,” tegasnya.

Keenam, menata proporsi program bantuan dengan menggeser orientasi penyaluran dari pola konsumtif menuju pemberdayaan produktif.

Menag meminta BAZNAS dan UPZ menyusun persentase alokasi anggaran secara terukur, mulai dari program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Bantuan modal usaha juga harus dipastikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

“Program kita di BAZNAS, UPZ, dan lain-lain selama ini masih berjangka pendek dan konsumtif. Padahal, banyak sekali yang harus kita lakukan untuk umat ini melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” jelasnya.

Ketujuh, membangun instrumen pengukuran dampak dan sistem pengawasan berkelanjutan terhadap penerima manfaat atau mustahik.

Menurut Nasaruddin, pemberian bantuan ekonomi mikro harus disertai pendampingan agar modal yang diberikan tidak habis dalam waktu singkat, tetapi mampu berkembang menjadi sumber kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Kedelapan, memperkuat literasi masyarakat mengenai zakat dan instrumen keuangan sosial syariah lainnya.

Baca juga:  Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Rokok Senilai Rp160 Juta di Palopo

Edukasi publik perlu diperluas agar masyarakat memahami tata cara menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hingga hibah secara tepat.

Kesembilan, menyinkronkan basis data penerima manfaat dengan sistem Satu Data nasional atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Integrasi data lintas kementerian dan lembaga dinilai penting untuk mengurangi subjektivitas dalam penyaluran bantuan sekaligus memastikan dana umat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kemenag Siap Perkuat Sinergi

Untuk mengawal pelaksanaan sembilan strategi tersebut, Nasaruddin memastikan Kementerian Agama siap memberikan dukungan kepada BAZNAS dan seluruh UPZ di Indonesia.

Ia menegaskan, Kemenag membuka ruang kolaborasi, termasuk membantu proses birokrasi yang diperlukan demi memperkuat pengelolaan dana umat.

“Kementerian Agama membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersinergi, termasuk dalam membantu dalam proses birokrasi demi kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Melalui penguatan tata kelola tersebut, Menag berharap BAZNAS dan UPZ tidak hanya mampu meningkatkan penghimpunan dana, tetapi juga menghadirkan dampak kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang modern, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, dana umat diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. (**)