DaerahNewsPilihan Editor

Tambang Emas Ilegal di DAS Suso Luwu Disebut Masih Beroperasi

106
×

Tambang Emas Ilegal di DAS Suso Luwu Disebut Masih Beroperasi

Sebarkan artikel ini

Kabarpublic.com – Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memicu keresahan masyarakat.

Meski aparat penegak hukum disebut telah berulang kali melakukan operasi penertiban, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga masih terus berlangsung.

Merespons kondisi itu, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Luwu dan Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Selasa (17/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa memprotes aktivitas PETI yang dinilai belum juga berhenti, bahkan disebut semakin meluas setelah sejumlah operasi penertiban dilakukan.

AMASS menilai, berulangnya aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan bahwa penindakan selama ini belum memberikan efek jera maupun menghentikan kegiatan PETI di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, AMASS menegaskan bahwa persoalan PETI di Kecamatan Bajo Barat dan Latimojong bukan hanya menyangkut pelanggaran perizinan dan kerusakan lingkungan, tetapi juga persoalan penegakan hukum, pertanggungjawaban penyelenggara negara, serta perlindungan keselamatan masyarakat.

Jenlap aksi, Muhammad Husein, menyoroti dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang sebelumnya disebut telah diketahui dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh Kepala Desa dan Camat Bajo Barat.

Menurutnya, kepolisian memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk menegakkan aturan sekaligus melindungi keselamatan jiwa, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup.

Baca juga:  PT Semen Indonesia Dorong Program Tiga Juta Rumah di Palopo

“Kami meminta agar dugaan pengabaian kewajiban hukum oleh aparat yang berwenang diperiksa dan dipertanggungjawabkan apabila laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara patut, sementara aktivitas ilegal terus berlangsung,” ujar Muhammad Husein.

AMASS juga mempertanyakan efektivitas operasi penertiban PETI yang diklaim telah dilakukan Polda Sulawesi Selatan sebanyak tujuh kali.

Pasalnya, serangkaian operasi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan penghentian aktivitas pertambangan ilegal.

Sebaliknya, PETI disebut masih berlangsung, sementara kondisi kerusakan DAS Suso semakin mengkhawatirkan.

Selain penindakan, massa turut menyoroti minimnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai hasil operasi, termasuk perkembangan penyidikan, penetapan tersangka, serta pihak-pihak yang telah diproses secara hukum.

AMASS meminta aparat membuka hasil penindakan secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal tersebut berjalan.

Dampak kerusakan DAS Suso juga menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut.

Salah seorang peserta aksi, Hajar, mengingatkan bahwa kerusakan sungai tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga keselamatan masyarakat dari wilayah hulu hingga hilir.

Ia mengungkapkan, sedikitnya 6.000 hektare lahan persawahan di Kecamatan Bajo Barat, Bajo, Kamanre, Belopa, Belopa Utara, dan sebagian wilayah Suli berpotensi terdampak.

“Akumulasi material akibat aktivitas PETI berpotensi meningkatkan ancaman banjir, sedimentasi, hingga kerusakan permukiman warga. Bahkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan bangunan mengalami kerusakan dan kehilangan kelayakan huni,” ungkap Hajar.

Baca juga:  Rakor Ketahanan Pangan Digelar di Luwu, Diharapkan Perkuat Kolaborasi dan Stabilitas Pasokan

Ia menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh menunggu bencana terjadi sebelum mengambil langkah penyelamatan.

“Negara tidak boleh menunggu bencana terjadi, rumah kehilangan kelayakan huni, sawah rusak, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya untuk kemudian mengambil tindakan,” tegasnya.

Selain mendesak penghentian PETI, AMASS secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pertambangan Emas Blok Tetekang.

Penolakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap rencana aktivitas pertambangan yang disebut berada di badan maupun sempadan Sungai Salo Suso.

AMASS merujuk hasil rapat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor SA.0203/B/Bbws 11/2026/423 tertanggal 30 September 2026 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Rekomtek untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat di Wilayah Sungai.

Dalam poin kedua hasil pembahasan tersebut, Tim Rekomtek BBWS Pompengan Jeneberang menyimpulkan bahwa penambangan emas tidak diperbolehkan di badan maupun sempadan sungai.

Kajian tersebut juga mengingatkan bahwa penambangan komoditas logam atau emas di sungai berpotensi merusak morfologi sungai akibat pengerukan dasar sungai, memicu erosi tebing, serta mencemari air melalui limbah pencucian yang dapat menurunkan kualitas air.

Atas dasar itu, AMASS menilai rencana WPR Blok Tetekang berpotensi memperparah kerusakan DAS Suso, meningkatkan sedimentasi, serta memicu banjir yang dapat mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Baca juga:  Serius Maju di Pilkada Luwu, Agussalim Kembalikan Formulir di Tiga Partai Politik

Dalam aksi demonstrasi tersebut, AMASS menyampaikan delapan tuntutan kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Adapun delapan tuntutan tersebut yakni:

1. Menghentikan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah DAS Suso.

2. Mendesak Kapolri segera mengevaluasi dan memeriksa Kapolres Luwu serta Kapolda Sulawesi Selatan atas dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum.

3. Mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu terkait penindakan PETI di DAS Suso.

4. Memproses hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.

5. Mengungkap rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan untuk mendukung aktivitas PETI.

6. Membuka secara transparan hasil penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.

7. Menolak penetapan WPR Pertambangan Emas Blok Tetekang di DAS Suso yang dinilai mengancam aset kehidupan masyarakat dari hulu hingga hilir.
8. Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu segera melakukan normalisasi DAS Suso.

AMASS menegaskan seluruh tuntutan tersebut harus direalisasikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

Mereka mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada operasi penertiban yang bersifat seremonial.

Dugaan keterlibatan maupun kelalaian pihak-pihak terkait harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi AMASS, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan DAS Suso harus menjadi prioritas utama. (**)