Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten Luwu mulai mematangkan strategi untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 2027.
Salah satu perhatian utama adalah mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesiapan anggaran.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Daerah BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, dan dihadiri jajaran BPJS Kesehatan, perangkat daerah terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Muh. Rudi meminta seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang membutuhkan solusi bersama.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi faktor penting untuk memastikan program jaminan kesehatan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Momentum pertemuan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu membahas berbagai hal terkait pelaksanaan jaminan kesehatan, termasuk isu-isu pelayanan yang perlu menjadi perhatian bersama. Harapannya, setiap pembahasan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, memaparkan perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu.
Berdasarkan data hingga 14 November 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu baru mencapai sekitar 88 persen.
Artinya, masih terdapat kurang lebih 43 ribu penduduk atau 11,04 persen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Dahniar menjelaskan, sekitar 70 persen penduduk Kabupaten Luwu telah mendapatkan perlindungan melalui segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
Namun, kondisi tersebut membutuhkan strategi pembiayaan dan pengelolaan kepesertaan yang lebih terukur agar keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penonaktifan sekitar 4.411 peserta PBI-JK pada November 2026 berdasarkan penetapan Kementerian Sosial.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah terkait guna melakukan verifikasi data.
Upaya ini penting agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetap mendapatkan perlindungan melalui program JKN.
Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga mengungkapkan besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu.
Hingga November 2026, pembayaran biaya pelayanan kesehatan tercatat mencapai sekitar Rp142,6 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan iuran dan kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Dalam forum tersebut, sejumlah strategi optimalisasi pembiayaan JKN tahun 2027 turut dibahas.
Di antaranya mendorong badan usaha mendaftarkan sekaligus membiayai kepesertaan pekerjanya, mengoptimalkan pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi ASN, serta memperkuat verifikasi dan validasi data peserta.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat alokasi anggaran pemerintah daerah lebih tepat sasaran sekaligus memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat.
BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya penyusunan dan pembaruan nota kesepakatan serta rencana kerja tahun 2027 sebagai salah satu landasan keberlanjutan program UHC Prioritas di Kabupaten Luwu.
Pemkab Luwu bersama BPJS Kesehatan berupaya memperkuat sinergi lintas sektor, menyelesaikan persoalan administrasi dan kepesertaan, serta memastikan ketersediaan anggaran. (**)







