DaerahNewsPilihan Editor

Luwu Perkuat Sistem Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

46
×

Luwu Perkuat Sistem Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Multistakeholder pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Aula Hotel Belia Belopa.

Kabarpublic.com – Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Luwu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Multistakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah desa di Aula Hotel Belia Belopa, Kamis (1/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, sekaligus memperkuat sistem layanan serta rujukan bagi korban.

Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, Rosmiati Sain, mengatakan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender membutuhkan strategi serta komitmen bersama dari seluruh pihak.

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara kondisi kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dengan kasus yang tercatat di lembaga penegak hukum.

Baca juga:  Polisi Gerebek Lokasi Dugaan PETI di Bua Luwu, 2 Orang Diamankan

“Karena itu, penguatan koordinasi diperlukan agar kasus kekerasan dapat ditangani secara tepat,” kata Rosmiati.

Ia juga menyoroti kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang semakin menjadi perhatian dan membutuhkan respons bersama dari berbagai pihak.

Sementara itu, Manajer Program ELEVATE, Ni Nyoman Anna, mengatakan Save the Children melalui Program ELEVATE berkomitmen mendukung perlindungan perempuan dan anak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Dukungan tersebut dilakukan antara lain melalui pemberdayaan ekonomi keluarga serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Program ELEVATE juga telah mendorong pembentukan Satgas Desa untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di lima desa di Kabupaten Luwu.

Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini sekaligus respons terhadap kasus kekerasan di tingkat komunitas.

Baca juga:  Gunung Latimojong Diusulkan Jadi Taman Nasional, Bupati Luwu Dukung Pelestarian Alam dan Budaya

Ni Nyoman menegaskan, korban membutuhkan layanan yang komprehensif, mulai dari layanan medis, pendampingan psikososial, bantuan hukum, pemulihan hingga pemberdayaan ekonomi.

“Karena itu, sistem rujukan yang mudah diakses, aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan korban perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Erham Lanco, mengapresiasi dukungan LBH APIK Sulawesi Selatan dan seluruh mitra Program ELEVATE dalam memperkuat perlindungan perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Luwu.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kekerasan berbasis gender.

Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat.

Baca juga:  Tim SAR Gabungan Temukan Black Box di Lokasi Reruntuhan Pesawat Maros–Pangkep

“Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, saya berharap dapat terjalin sinergi yang semakin kuat untuk menyusun langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender,” kata Erham.

“Kita perlu memperkuat sistem layanan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang sesuai,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Kepala DP3A Kabupaten Luwu Hj. Siti Hidayah Made, perwakilan Polres Luwu, Kejaksaan Negeri Luwu, Pengadilan Negeri Belopa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi masyarakat sipil, sejumlah kepala desa, serta perwakilan LBH APIK Sulawesi Selatan dan Save the Children. (**)