Kabarpublic.com – Realisasi belanja negara tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun, atau 100,8% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY).
Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar di Jakarta, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa belanja negara tahun 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber dan agen pembangunan di tengah perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi.
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga agen pembangunan. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi,” ujar Suahasil.
Sebagai shock absorber, belanja negara melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan.
Bantuan pangan, subsidi energi, dan bantuan sosial menjadi bagian dari upaya mitigasi dampak El Nino dan stabilisasi harga pangan serta energi.
Program-program seperti Kartu Sembako, PKH, PBI JKN, dan KUR juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat pemberdayaan UMKM.
“Program-program ini membantu mengatasi ketidakpastian ekonomi dan menjaga kestabilan sosial, terutama bagi masyarakat yang paling terdampak oleh fluktuasi ekonomi global,” tambahnya.
Selain melindungi masyarakat, belanja negara juga diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Salah satu prioritas utama adalah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak, serta program-program penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Selain itu, belanja negara juga dialokasikan untuk mendukung kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta proyek strategis nasional dan Ibu Kota Negara (IKN).
Sebagian besar belanja negara yang terealisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, dana sebesar Rp194,4 triliun digunakan untuk melindungi 96,7 juta orang penerima PBI JKN, serta menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
Di sektor pendidikan, Rp550,4 triliun dialokasikan untuk membantu 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, dan 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi.
Di sektor perlindungan sosial, Rp455,9 triliun digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk PKH bagi lansia, disabilitas, dan anak-anak, serta bantuan bencana alam dan non-alam.
Subsidi energi, termasuk LPG dan listrik, juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan penerima manfaat mencapai puluhan juta orang.
Belanja negara juga dialokasikan untuk penguatan transfer ke daerah.
Tujuannya adalah untuk mendorong kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antar pusat dan daerah, serta meningkatkan kemandirian daerah.
“Kita terus menguatkan kualitas belanja negara, mencari efisiensi, dan memastikan program prioritas terus teridentifikasi dan dilaksanakan dengan baik,” ujar Wamenkeu.
Dengan pencapaian ini, Wamenkeu optimistis kebijakan belanja negara yang tepat sasaran telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan kemiskinan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan yang semakin mengecil.
“Efisiensi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah terus kita pertajam. Hal ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan, pengangguran yang turun, dan kesenjangan yang semakin mengecil,” tutup Suahasil. (**)
