Kabarpublic.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati, Wali Kota, serta Instansi Vertikal, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur pada Jumat, 10 Januari 2025.
Rapat koordinasi dengan tema “Sinergi Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025” .
Rapat itu bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel.
Prof. Fadjry Djufry menekankan pentingnya kerjasama yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyelesaian masalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi hak kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa meskipun pembayaran DBH tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut akan terus dilakukan.
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua minggu ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tapi paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan,” ujar Prof. Fadjry.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan analisis anggaran secara menyeluruh untuk memastikan pembagian DBH dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada.
“Ini adalah masalah antara hak dan kewajiban, ini hak yang harus kita tuntaskan dan seperti perkataan saya tadi bahwa pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap. Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga,” tambahnya.
Selain membahas masalah DBH, Pj Gubernur juga mengajak semua pihak untuk mendukung program pemerintah pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa program ini menjadi perhatian utama Presiden dan diharapkan para kepala daerah juga dapat mengevaluasi implementasinya di masing-masing daerah.
“Salah satu yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Ini menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan memang diminta kepala daerah untuk mengevaluasi juga,” pungkasnya. (**)
