DaerahNewsPilihan Editor

Monev Pembangunan Sulsel: Sekda Luwu Tekankan Hasil Nyata Bagi Masyarakat

8
×

Monev Pembangunan Sulsel: Sekda Luwu Tekankan Hasil Nyata Bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kabarpublic.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dalam rangka Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan 2026 serta Persiapan Evaluasi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Luwu, Rabu (21/10/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah, menyelaraskan program prioritas pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekda Luwu, Muh. Rudi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Luwu.

Baca juga:  Tunda Kenaikan PBB-P2, Patahudding Tegaskan Kebijakan Responsif untuk Rakyat

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu sekaligus momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau sekadar mengukur tingkat penyerapan anggaran.

Lebih dari itu, monitoring dan evaluasi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.

“Jika perencanaan adalah kompas, maka monitoring dan evaluasi adalah cermin. Kompas menunjukkan arah, sedangkan cermin menunjukkan apakah kita sudah berada di jalur yang benar. Kita tidak datang hanya untuk melaporkan berapa anggaran terserap, tetapi juga untuk menjawab apakah pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Muh. Rudi.

Baca juga:  Pemkab Luwu Akan Tertibkan Kendaraan Dinas Trail, Fokus Optimalisasi Pelayanan Wilayah Terpencil

Ia juga menekankan empat hal penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yakni penggunaan data yang akurat dan objektif, penguatan sinergi antara program strategis nasional dan kebutuhan daerah, peningkatan kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyusunan tindak lanjut yang konkret dan terukur.

Menurutnya, hasil evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang jelas mengenai langkah yang perlu dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Yanuar Fad, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memantau perkembangan fisik dan keuangan, mendeteksi hambatan sejak dini, serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Anggota Polres Palopo Jalani Sidang KKEP, Dijatuhi Sanksi Demosi

Yanuar Fad juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat, termasuk program strategis nasional dan arahan Presiden.

“Koordinasi yang kuat diperlukan agar pengelolaan sumber daya dan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan keluaran dan dampak pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut berfokus pada empat agenda utama, yaitu evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah, penyelarasan program strategis daerah dengan arahan Presiden, identifikasi hambatan dan isu strategis, serta perumusan rencana tindak lanjut.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan lahir rekomendasi yang konkret dan solutif, termasuk dukungan yang diperlukan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. (**)