Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten Luwu terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sulawesi Selatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual, peningkatan layanan hukum, pembentukan regulasi daerah, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Kerja Bupati Luwu, Senin (29/6/2026), yang dirangkaikan dengan audiensi dan silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama tersebut, yakni penguatan pelayanan dan penegakan hukum, penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, serta peningkatan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat.
Selain itu, Kanwil Kemenkum juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu agar memperkuat perlindungan kekayaan intelektual terhadap berbagai potensi daerah.
Perlindungan tersebut meliputi indikasi geografis, merek, desain industri, hingga produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.
“Kami memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu agar berbagai program Kementerian Hukum, khususnya di bidang pelayanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal.
Bupati Luwu, Patahudding, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Menurut Patahudding, pendampingan dari Kanwil Kemenkum sangat penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalkan potensi persoalan hukum di masa mendatang.
“Kami siap mendukung program-program Kementerian Hukum sesuai dengan kemampuan daerah. Pendampingan ini sangat penting agar setiap kebijakan dan produk hukum yang disusun Pemerintah Kabupaten Luwu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Patahudding.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum, khususnya dalam penyusunan regulasi, pelayanan hukum, serta perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual daerah yang memiliki nilai ekonomi.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap penguatan layanan hukum, perlindungan terhadap produk unggulan daerah, serta peningkatan kualitas regulasi dapat berjalan lebih optimal.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong iklim investasi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Luwu, Bustam, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Luwu Ahyar Kasim, serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Erham Lanco. (**)
