Kabarpublic.com – LUWU – Bupati Luwu, Patahuddin, menegaskan pentingnya memperbaiki tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Patahuddin dalam pertemuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, serta perwakilan 11 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Luwu, Kamis (10/9/2026).
Patahuddin meminta seluruh pihak terkait mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Menurutnya, data penerima BBM subsidi perlu diverifikasi secara berkala untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahuddin.
Bupati juga meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mengevaluasi penerbitan barcode bagi petani dan nelayan.
Verifikasi, kata dia, dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani serta kepemilikan sarana usaha bagi nelayan.
Selain persoalan data penerima, Patahuddin meminta pihak SPBU dan Pertamina memastikan kecukupan pasokan BBM serta mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyaluran.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.
Pemkab Luwu juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan serta pengawasan penyaluran BBM subsidi.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara objektif dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
Patahuddin menekankan persoalan ketersediaan BBM harus segera ditangani, terlebih Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen.
Kelancaran distribusi BBM dinilai penting untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pertanian dan perikanan, transportasi, hingga kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.
Pemkab Luwu berharap pengawasan dan evaluasi yang diperkuat dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM secara berulang sekaligus memastikan BBM subsidi tersedia bagi masyarakat yang benar-benar berhak. (**)
