DaerahNewsPilihan Editor

Mahasiswa Demo di Mabes Polri, Desak Kapolri Usut Tuntas Tambang Ilegal di Luwu

102
×

Mahasiswa Demo di Mabes Polri, Desak Kapolri Usut Tuntas Tambang Ilegal di Luwu

Sebarkan artikel ini
DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri.

Kabarpublic.com – Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Mereka menilai aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sumber air bersih di Kabupaten Luwu.

Ketua DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan persoalan tambang ilegal di Bajo Barat bukan lagi sekadar pelanggaran perizinan, melainkan sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Menurutnya, aktivitas PETI dilaporkan masih berlangsung meskipun aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan penertiban.

“Kalau penertiban sudah dilakukan berkali-kali, tetapi aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung, publik berhak mempertanyakan efektivitas penegakan hukumnya. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal,” tegas Reza.

Ia mendesak Kapolri mengambil alih perhatian terhadap penanganan perkara tersebut sekaligus mengevaluasi kinerja Kapolda Sulawesi Selatan dan jajaran kepolisian yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penindakan PETI di Kabupaten Luwu.

Dalam dokumen pengaduan masyarakat Nomor 016/DPN-SMETH/XI/2026 yang disampaikan kepada Kapolri, organisasi tersebut membeberkan sejumlah dugaan persoalan terkait aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat.

Berdasarkan kronologi dalam pengaduan, aktivitas PETI diperkirakan telah berlangsung lebih dari tiga tahun, sejak sekitar 2023 atau bahkan sebelumnya.

Aktivitas yang awalnya dilakukan secara konvensional disebut berkembang menjadi pertambangan berskala besar dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, mesin diesel, dan pompa air.

Baca juga:  Pemkab Luwu Perkuat Kolaborasi dengan LDII dalam Pembangunan SDM

Koordinator Lapangan, Risal, menilai perubahan pola operasional tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

“Awalnya aktivitas penambangan dilakukan secara konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut berkembang menjadi skala besar dengan menggunakan ekskavator. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung begitu lama? Di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum?” ujarnya.

Dalam dokumen pengaduan itu juga disebutkan bahwa penertiban oleh aparat telah dilakukan sebanyak tujuh kali.

Namun, aktivitas pertambangan ilegal dilaporkan masih terus berlangsung.

Sorotan lainnya berkaitan dengan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah, yakni Desa Kadong-Kadong, Marinding, Tumbu Bara, Tettekang, Saronda, hingga Bonelemo Barat, termasuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Dalam pengaduan tersebut, pengerukan sungai diperkirakan telah mencapai kedalaman 50 meter. Sementara material hasil galian menumpuk menyerupai gunung dengan ketinggian sekitar 40 meter.

Material galian bahkan disebut memenuhi bantaran dan menutupi sebagian badan sungai.

Dampaknya, air Sungai Suso dilaporkan berubah menjadi keruh, berwarna cokelat, dan bercampur lumpur. Warga yang selama ini mengandalkan sungai untuk kebutuhan air terpaksa membuat sumur-sumur kecil di tepi sungai demi memperoleh air bersih.

Kerusakan tersebut juga dinilai berpotensi mengancam kawasan permukiman dan ribuan hektare lahan persawahan yang bergantung pada aliran Sungai Suso untuk kebutuhan irigasi.

Selain itu, aktivitas PETI di kawasan Saronda turut menjadi perhatian karena lokasinya disebut berada di sekitar Intake PDAM Lekopini, salah satu sumber air baku Perumda Tirta Latimojong untuk memenuhi kebutuhan air bersih ribuan pelanggan di Belopa.

Baca juga:  PT Masmindo Temui Pj Gubernur Sulsel, Bahas Rencana Proyek Penambangan

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga menyoroti kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu pada 22 Agustus 2026.

Dalam berita acara kesepakatan tersebut, unsur pimpinan daerah dan aparat penegak hukum menyepakati penolakan terhadap segala bentuk aktivitas PETI di bantaran maupun badan Sungai Suso.

Kesepakatan itu juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum secara tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Dokumen tersebut ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Luwu, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 1403 Palopo, Kapolres Luwu, serta Sekretaris Daerah.

Namun, berdasarkan pengaduan organisasi tersebut, hampir tiga bulan setelah kesepakatan ditandatangani, aktivitas pertambangan ilegal masih ditemukan dan kerusakan DAS Suso dilaporkan terus meluas.

Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Tidak hanya mendesak penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal, organisasi tersebut juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran kepolisian.

Pemeriksaan yang diminta secara khusus menyasar jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, mantan Kapolres Luwu, serta jajaran Reserse Kriminal Polres Luwu yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI tersebut.

Mereka meminta adanya penelusuran untuk memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan, kelalaian dalam penindakan, maupun dugaan keterlibatan oknum aparat.

Selain itu, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta aparat menelusuri sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen pengaduan terkait dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa pencantuman nama dalam pengaduan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Seluruh dugaan harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Baca juga:  Bantu Petani Hadapi El Nino, Bupati Luwu Salurkan Pompa Air

“Kami meminta aparat tidak tebang pilih. Siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut tidak diperiksa,” tegas Reza.

Lebih jauh, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar pekerja di lapangan.

Aparat didesak menelusuri seluruh mata rantai aktivitas pertambangan, mulai dari dugaan pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, penyedia sarana pertambangan, penampung, pengolah, pengangkut, hingga pihak yang diduga memperjualbelikan hasil tambang.

Mereka juga menuntut transparansi dalam proses hukum, terutama terkait penyitaan barang bukti dan perkembangan penanganan perkara.

Reza Prasatria Dharma menegaskan aksi di depan Mabes Polri merupakan bentuk peringatan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, sungai rusak, lahan pertanian terancam, sementara penegakan hukum seolah berjalan di tempat. Kami meminta Kapolri menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” ujarnya.

Ia menambahkan, aparat harus berani menelusuri siapa pemodal, pengendali aktivitas, penampung hasil tambang, hingga kemungkinan adanya oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berharap Mabes Polri segera merespons pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Mereka menilai penegakan hukum yang menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat menjadi kunci untuk menghentikan kerusakan lingkungan di Kecamatan Bajo Barat sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (**)