DaerahNewsPilihan Editor

Bupati Luwu Tekankan Validitas Data dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan

105
×

Bupati Luwu Tekankan Validitas Data dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan

Sebarkan artikel ini

Kabarpublic.com – Bupati Luwu, H. Patahudding, secara resmi membuka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Luwu Tahun 2026 dalam rangka penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Luwu, Selasa (17/11/2026).

Forum yang mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi Antarperangkat Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Data yang Berkualitas”.

Ini menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan data antarperangkat daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data.

Patahudding menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Baca juga:  Wabup Luwu Ajak Warga Walenrang-Lamasi Jaga Kerukunan dan Keamanan

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar didasarkan pada data yang valid dan terukur.

“Kita ingin agar setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Luwu benar-benar didasarkan pada data yang valid dan terukur,” ujarnya.

“Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Patahudding.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyediaan data sesuai standar yang telah ditetapkan.

Melalui forum tersebut, penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027 diharapkan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga:  Polres Bone Selidiki Kasus Penembakan Pengacara Saat Malam Tahun Baru

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Imran, menjelaskan bahwa pelaksanaan forum tersebut berpedoman pada sejumlah regulasi.

Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Lingkup Kabupaten Luwu.

Imran mengatakan, forum ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan standar data, metadata, dan interoperabilitas data antarinstansi produsen data.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung ketersediaan data pemerintahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Baca juga:  HUT ke-67 Luwu: Offroad Ekstrem Jadi Ajang Promosi Wisata, Lingkungan, dan UMKM

“Melalui pelaksanaan forum ini, tata kelola data pemerintahan di Kabupaten Luwu diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan data yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” ungkap Imran.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Selain itu, forum tersebut menghasilkan kesepakatan penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2027 sebagai acuan penyediaan dan pengelolaan data oleh seluruh perangkat daerah. (**)