DaerahNewsPilihan Editor

Marak Tambang Emas Ilegal di Luwu, Oknum Anggota Polri Diduga Jadi Pemodal

114
×

Marak Tambang Emas Ilegal di Luwu, Oknum Anggota Polri Diduga Jadi Pemodal

Sebarkan artikel ini
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat ekskavator di wilayah Kecamatan Bajo Barat, Luwu. (Ilustrasi ).

Kabarpublic.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kian marak.

Terus berlangsungnya mobilisasi alat berat di kawasan tersebut memicu dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai pemodal sekaligus penyokong kegiatan ilegal itu.

Di tengah sorotan warga terhadap aktivitas PETI tersebut, mencuat informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berinisial AK sebagai salah satu pemodal tambang.

Keterangan itu diungkapkan oleh seorang warga setempat kepada awak media, Minggu (15/11/2026).

Ia menyebutkan bahwa AK merupakan anggota Polri yang saat ini bertugas di wilayah Gorontalo.

Baca juga:  Bupati Luwu Sidak Pasar dan Tinjau Gerakan Pangan Murah, Upaya Tekan Inflasi Daerah

“AK tugas di Gorontalo. AK sendiri merupakan anak dari salah satu kepala dinas di Kabupaten Luwu. Sudah sebulan lebih,” ungkap sumber warga tersebut.

Menurut penuturan warga, keterlibatan AK dalam operasional tambang emas ilegal di Desa Marinding diduga telah berlangsung cukup lama.

Mencuatnya nama yang bersangkutan di lingkungan lokasi tambang pun menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas kedinasannya.

Selain mengungkap sosok yang diduga sebagai pemodal, warga juga membeberkan tingginya intensitas pengerukan material di salah satu titik lokasi.

Baca juga:  Tambang Emas Ilegal, Polres Luwu Amankan Enam Alat Berat dan Empat Operator

Sedikitnya terdapat tiga unit alat berat jenis ekskavator yang beroperasi secara masif dengan hasil produksi emas yang cukup besar.

“Setiap malam naik sampai 100 gram tiap malam selama seminggu, hanya satu lokasi dengan memakai tiga unit ekskavator,” jelasnya.

Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktik PETI menjadi sorotan serius yang menuntut penelusuran secara transparan dan profesional.

Apabila informasi tersebut terbukti benar, persoalan ini tidak hanya bersinggungan dengan tindak pidana pertambangan ilegal, tetapi juga berpotensi melanggar peraturan disiplin serta kode etik profesi kepolisian.

Baca juga:  Bupati Indah Doakan 241 Jemaah Calon Haji Diberi Kesehatan dan Keselamatan 

Masyarakat pun mendesak adanya kejelasan hukum mengenai identitas para pemodal, sumber pembiayaan operasional, status kepemilikan alat berat, hingga pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Andreas Nurcahyo Wibowo yang dikonfirmasi awak media hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Polri di lokasi PETI tersebut.

Publik berharap aparat penegak hukum, termasuk jajaran Divisi Propam Polri, dapat segera turun tangan melakukan pendalaman secara objektif untuk mengusut tuntas informasi tersebut. (**)