Kabarpublic.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu mengambil tindakan tegas dalam memberantas dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.
Melalui operasi penertiban pada Sabtu malam (14/11/2026), petugas menyasar dua titik lokasi tambang ilegal yang berjarak sekitar 300 meter di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
Dari hasil penyisiran di dua lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan total empat orang operator beserta enam unit alat berat dan sejumlah barang bukti pendukung lainnya.
Pada lokasi pertama, personel Satreskrim mengamankan dua operator berinisial FR dan AW.
Turut disita di titik ini tiga unit alat berat yang terdiri dari dua unit ekskavator merek Liugong dan satu unit JCB 215, serta dua lembar karpet yang diduga kuat berfungsi sebagai media penyaring material emas.
Bergeser sekitar 300 meter ke lokasi kedua, petugas kembali mengamankan dua operator berinisial A dan AS.
Di lokasi ini, polisi menyita tiga unit alat berat lainnya masing-masing satu unit Kobelco SK 210 dan dua unit Hitachi PC 200 bersama dua lembar karpet penyaring emas.
Kapolres Luwu, AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud keseriusan kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat serta mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Ia memastikan proses hukum akan berjalan secara profesional, proporsional, dan menyasar seluruh pihak yang terlibat.
“Penanganan perkara akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pihak yang ditemukan melakukan aktivitas di lapangan, tetapi juga dengan mendalami pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut,” tegas AKBP Andrias.
Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Luwu tengah mempersiapkan tahapan gelar perkara untuk meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
Selain memeriksa keempat operator yang telah diamankan, kepolisian juga akan mengumpulkan dokumen, alat bukti tambahan, serta berkoordinasi dengan para ahli dan instansi berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (**)







