Kabarpublic.com – PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi III DPR RI, Pemerintah Kabupaten Luwu, Kedatuan Luwu, serta seluruh elemen masyarakat atas peran aktif mereka dalam mendorong penyelesaian persoalan lahan Rante Balla secara objektif dan berkeadilan.
Apresiasi ini disampaikan menyusul digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi III DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut melahirkan sejumlah poin rekomendasi strategis, di antaranya memastikan iklim investasi berjalan kondusif, menjamin keamanan serta kelancaran akses publik maupun aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi Masmindo, serta mengawal penyelesaian sengketa lahan Rante Balla agar tuntas secara adil.
Direktur Masmindo, Erlangga Gaffar, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan sinergi lintas sektor yang terbangun demi memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi III DPR RI, Pemerintah Kabupaten Luwu, Kedatuan Luwu, Polda Sulsel, DPRD Luwu, Polres Luwu, dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Kami menghargai setiap aspirasi yang disampaikan dan mendukung penyelesaian yang terbuka, objektif, serta berkeadilan,” ujar Erlangga dalam keterangannya.
Ia berharap, momentum ini menjadi titik terang bagi penyelesaian masalah sehingga pembangunan Awak Mas Project dapat segera dirampungkan.
“Harapan kami, persoalan ini dapat segera menemukan jalan keluar yang baik sehingga pembangunan Awak Mas Project dapat dituntaskan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Luwu dan Indonesia,” tambahnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas rekomendasi Komisi III DPR RI, Masmindo menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh proses mediasi serta verifikasi dokumen penguasaan lahan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
Langkah ini akan dijalankan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, perusahaan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Luwu, serta para pemangku adat yang sah.
Selain aspek legalitas lahan, rekomendasi Komisi III DPR RI mengenai jaminan keamanan, kelancaran akses publik, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga turut menjadi prioritas utama perusahaan.
Masmindo menilai bahwa situasi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat mutlak agar para pekerja dapat beroperasi dengan tenang, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap memperoleh penghasilan, serta aktivitas keseharian masyarakat di sekitar kawasan proyek tidak kembali terganggu.
Di tengah berjalannya proses penyelesaian lahan ini, Masmindo tetap fokus menuntaskan tahapan konstruksi Awak Mas Project.
Kelancaran proses pembangunan dinilai krusial agar proyek strategis ini dapat segera memasuki fase operasi dan menghadirkan dampak ekonomi yang nyata. (**)
