Kabarpublic.com – Aktivitas pembukaan lahan di kawasan Gunung Jati, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, menuai kemarahan dan keresahan warga.
Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo sehari sebelumnya mengakibatkan material lumpur terbawa aliran air hingga menggenangi sejumlah akses jalan di kawasan permukiman.
Peristiwa tersebut semakin mempertebal kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan di kawasan perbukitan Gunung Jati.
Menanggapi kondisi itu, Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Palopo, Rony Walalangi, menyatakan keprihatinan mendalam.
Ia menilai persoalan di Gunung Jati tidak boleh dipandang sebatas aspek kepemilikan maupun pemanfaatan lahan semata, melainkan harus memperhitungkan keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan.
“Peristiwa banjir lumpur yang masuk ke kawasan permukiman harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai kepentingan pembukaan atau pemanfaatan lahan justru mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ungkap Rony Walalangi.
Ia menegaskan bahwa warga yang bermukim di sekitar kaki bukit tidak sepatutnya menjadi pihak yang menanggung risiko bencana akibat aktivitas segelintir pihak.
Rony mendesak Pemerintah Kota Palopo melalui instansi terkait agar segera turun melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
Langkah tersebut mencakup penelusuran legalitas penguasaan lahan, kelengkapan dokumen perizinan, hingga kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) dari aktivitas pembukaan lahan di Gunung Jati.
“Jika memang terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus ada tindakan tegas dan transparan. Penegakan aturan tidak boleh tebang pilih, siapa pun pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegas Rony.
Lebih jauh, ia berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pembukaan lahan di kawasan perbukitan Kota Palopo, terutama yang berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk.
Menurutnya, pemanfaatan ruang wajib berjalan beriringan dengan tanggung jawab ekologis.
“Jangan sampai keuntungan dari pemanfaatan lahan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara risiko kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat luas,” katanya.
Bagi masyarakat setempat, kawasan Gunung Jati bukan sekadar hamparan lahan, melainkan menyangkut ruang hidup, kelestarian alam, serta jaminan rasa aman.
Warga kini menanti langkah konkret Pemkot Palopo dan instansi berwenang untuk segera bertindak serta menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik sebelum banjir lumpur kian meluas dan memakan korban. (**)







