Kabarpublic.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang digelar di ruang rapat utama DPRD pada Kamis (12/6).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Palopo, Darwis, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, pejabat Pemkot Palopo, camat, dan sejumlah undangan lainnya.
Paripurna tersebut mengangkat sejumlah agenda penting, salah satunya adalah Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, rapat juga membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban Wali Kota atas pandangan tersebut.
Dalam sambutannya, Firmanza menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Hasilnya, Kota Palopo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan semata kerja pemerintah kota, tetapi hasil sinergi seluruh pihak termasuk DPRD Kota Palopo yang senantiasa memberikan dukungan, saran, dan pengawasan,” ujar Firmanza.
Prestasi tersebut menandai kali ke-10 secara berturut-turut Kota Palopo mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Firmanza juga menyampaikan gambaran umum pelaksanaan APBD 2024 dan secara simbolis menyerahkan dokumen Ranperda kepada Ketua DPRD Palopo.
Seluruh fraksi di DPRD menyatakan sepakat untuk membahas lebih lanjut Ranperda tersebut dalam tahapan selanjutnya.
Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Firmanza menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang diberikan. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan wujud kemitraan konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif.
“Semua masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tegasnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda Penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. (**)
