PALOPO, KABARPUBLIC.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna di ruang paripurna, Kantor DPRD, Jumat 24 Maret 2024.
Rapat paripurna tersebut terkait penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)Walikota Palopo tahun anggaran 2023.
Rapat tersebut di hadiri 15 Anggota DPR dari jumlah keseluruhan 25 orang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.
Rapat Paripurna Ke 15 masa persidangan kedua tahun sidang 2023/2024 ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaeni dan di dampingi Wakil Ketua ll, Irfan Majid.
Nurhaeni menyampaikan bahwa, penyerahan LKPj Wali Kota Palopo sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi.
“Penyelenggaraan Pemda bahwa kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat untuk di lanjutkan ke tingkat pembahasan,” katanya.
“Jadi hasil pembahasan Walikota ini nantinya akan di jadikan dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota,” sambung Nurhaeni.
Sementara itu, Walikota Palopo, Asrul Sani mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun transisi kepemimpinan dari HM Judas Amir dan H Rahmat Masri Bandaso kepada saya selaku penjabat Walikota masa bakti 2023 – 2024.
Kata Asrul Sani, dalam LKPJ 2023 ini adalah merupakan sebuah gambaran kinerja dan prestasi Pemerintah Kota Palopo.
“Tentunya merupakan hasil kerja – kerja bersama, karena merupakan rangkaian yang tak terpisah dari ikhtiar pendahulu saya sebelumnya,” ungkapnya.
Asrul menjelaskan, LKPJ ini bertujuan untuk memberikan keterangan kepada DPRD atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan ketentraman ketertiban serta penyelenggaraan pembangunan yang di laksanakan selama setahun anggaran yang lalu.
“Jadi laporan ini nantinya akan di bahas oleh DPRD Palopo guna menghsilkan masukan, perbaikan, rekomendasi serta catatan strategis guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Dalam penyerahan LKPJ ini, membuat keterangan tentang kinerja pengelolaan APBD Kota Palopo 2023 yang terdiri dari pendapatan dan pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah.
Menurut Asrul Sani, dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami tantangan yang tidak muda di tengah ancaman inflasi dan krisis keuangan global, pemilihan ekonomi nasional pasca Covid 19 daya beli masyarakat yang lemah serta kinerja sektor riil yang belum stabil.
“Kita berharap di skusi dan komunikasi akan di bangun lebih efektif agar dapat saling melengkapi, untuk itu di harapkan adanya saran pendapat dan usulan perbaikan kedepan,” jelasnya.
“Kita berharap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat di wujudkan secara bersama – sama,” harapnya. (*)
