Kabarpublic.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 berhasil dijaga di level 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Capaian ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan outlook pada laporan Semester I-2024 yang diperkirakan sebesar 2,70% PDB.
“Penurunan defisit ini didukung oleh kinerja penerimaan negara yang solid serta pengendalian belanja yang efektif. Pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas dan memastikan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujar Wamenkeu dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (07/01).
Wamenkeu menjelaskan bahwa defisit yang terkendali ini beriringan dengan pembiayaan utang yang berhasil diturunkan hingga Rp91,5 triliun.
Hal ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang yang terukur, serta pemanfaatan pembiayaan non-hutang yang lebih produktif dan efektif.
Kata dia, pengelolaan anggaran yang efisien, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp45,4 triliun.
“SILPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN di tahun 2025. Ini memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di tahun 2025,” tambah Wamenkeu.
Sementara itu, kinerja pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah dinamika global. Pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp34,59 triliun year-to-date (ytd), menunjukkan minat yang tinggi dari investor domestik maupun asing.
Yield SBN juga terkendali berkat likuiditas pasar yang terjaga dengan baik. Bid to cover ratio pada lelang SBN sepanjang 2024 tercatat sebesar 2,3 kali.
“Stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga, didukung oleh fundamental makroekonomi yang solid serta kinerja pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, menjadi faktor utama yang menarik minat investor,” ungkap Wamenkeu.
Di sisi lain, sampai dengan 31 Desember 2024, pemerintah telah mencairkan pembiayaan investasi sebesar Rp81,49 triliun untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, dan penguatan ekspor nasional.
“Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi tahun 2024 untuk sektor-sektor prioritas yang mendukung pelayanan publik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (**)
