Kabarpublic.com – Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting Luwu pada 2026 tercatat sebesar 4,7 persen.
Angka tersebut turun dari 6,2 persen pada 2025 atau berkurang sekitar 1,5 poin persentase dalam setahun.
Capaian itu disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (7/10/2026).
Muh. Dhevy yang juga Ketua TPPS Kabupaten Luwu mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menjalankan intervensi percepatan penurunan stunting.
“Data SSGI tahun 2024 itu kita di angka 23,6 persen. Alhamdulillah, di tahun 2026 ini dari data e-PPGBM kita berada di angka 4,7 persen. Itu begitu luar biasa signifikan yang kami alami,” kata Muh. Dhevy.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tidak berpuas diri dengan capaian tersebut. Menurutnya, upaya penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Itu menjadi kebanggaan buat kami, kesyukuran buat kami, tapi sesuai dengan penyampaian Ibu Wagub tadi, bahwa kita tidak boleh jemawa, tidak boleh berbesar hati, tidak boleh berbesar diri. Kita harus terus semangat dalam menurunkan angka stunting di wilayah kita. Ini yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program selama Semester I 2026.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi.
Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi menekankan pentingnya penguatan komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D., juga memberikan pemaparan terkait strategi efektif percepatan penurunan stunting, termasuk pembelajaran dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr. Rosnawary, mengatakan penurunan angka stunting tidak terlepas dari pelaksanaan intervensi yang melibatkan berbagai perangkat daerah.
Intervensi tersebut mencakup program Genting dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PMT penyuluhan melalui dana desa, bantuan pangan bagi balita gizi buruk, hingga dukungan kepesertaan BPJS bagi bayi dan balita stunting.
Dinas Kesehatan juga menjalankan PMT pemulihan berbahan pangan lokal dan paket sehat.
Sementara Dinas Perikanan menjalankan program gemar makan ikan dan Dinas Pertanian melalui gerakan pangan murah dengan sasaran prioritas keluarga yang memiliki risiko stunting.
Dukungan juga datang dari sektor pendidikan melalui aksi bergizi serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program pendewasaan usia pernikahan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi melalui penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Kementerian Agama turut mendukung melalui edukasi calon pengantin dan koordinasi dengan KUA terkait persyaratan pranikah.
Intervensi lainnya dilakukan melalui pembangunan sanitasi dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu juga aktif melakukan sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan serta pemberian bantuan kepada bayi dan balita stunting.
Pemerintah desa, kecamatan hingga sejumlah perusahaan turut dilibatkan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu.
Dengan capaian 4,7 persen pada 2026, Pemkab Luwu berkomitmen mempertahankan tren penurunan tersebut melalui penguatan intervensi dan kolaborasi lintas sektor. (**)
