NasionalPendidikan

Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis di Pesantren

×

Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis di Pesantren

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang digelar di Jakarta

Kabarpublic.com – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada perbaikan pendataan dan perluasan cakupan, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang digelar di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan program difokuskan pada sekolah berbasis pondok yang tingkat pendataannya masih rendah.

“Kalau sekolah umum sudah hampir 80 persen, pondok ini baru sekitar 10 persen. Karena itu, Kemenag dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menyesuaikan pendataan,” ujarnya.

Baca juga:  Profil Arifatul Choiri Fauzi yang Terpilih sebagai Ketua PP Muslimat NU 2025-2030

Zulkifli menegaskan, pesantren menjadi kelompok prioritas karena santri membutuhkan asupan gizi yang memadai.

“Kami konsen betul. Pondok ini kan paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi. Ini kita akan percepat, karena pondok tadi baru 10 persen,” tambahnya.

Selain pesantren, pemerintah juga berencana menyempurnakan pendataan untuk berbagai jenis madrasah dan sekolah berbasis agama di bawah naungan Kementerian Agama.

Terkait skema penyaluran, MBG umumnya diberikan pada hari sekolah.

“Diputuskan, MBG diberikan lima hari mengikuti hari sekolah. Untuk daerah tertentu seperti wilayah 3T atau dengan angka stunting tinggi, bisa ada penanganan khusus, misalnya tambahan satu hari jika diperlukan,” jelas Zulkifli. Untuk pesantren, skema penyaluran disesuaikan dengan aktivitas belajar, yang bisa berlangsung lima hingga enam hari dalam sepekan.

Baca juga:  Serah Terima Jabatan Menteri Agama, Gus Yaqut Serahkan Kepemimpinan kepada Nasaruddin Umar

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan BGN untuk memastikan akurasi dan transparansi penerima manfaat.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan metode penghitungan yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan.

“Perlu ada penyempurnaan data. Jangan sampai yang satu menghitung piring, yang lain menghitung kepala (siswa). Jangan sampai di situ ada ruang yang bisa disalahgunakan,” tegas Menag.

Berdasarkan data Kementerian Agama per 1 April 2026, penerima manfaat MBG di madrasah mencapai sekitar 3.980.107 siswa atau 37,9 persen dari total siswa madrasah, tersebar di 26.773 madrasah (30,6 persen).

Baca juga:  Menag RI Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Di lingkungan pondok pesantren, santri penerima manfaat tercatat sebanyak 654.879 anak (10,4 persen dari total santri), tersebar di 4.576 pesantren (10,8 persen).

Pemerintah menilai perbaikan tata kelola dan sinkronisasi data menjadi kunci untuk memperluas jangkauan program sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan seperti santri dan daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi. ***