Kabarpublic.com – Bupati Luwu, Patahudding, menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Luwu.
Pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Senin (15/6/2026), sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Luwu.
Sebagai responden pertama, Bupati Luwu menerima langsung petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai mekanisme pendataan yang ditetapkan BPS.
Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas.
Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan bahwa data statistik yang valid memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Luwu mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang valid menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Patahudding.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Luwu untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sensus agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara riil.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, yang turut mendampingi pelaksanaan pendataan menjelaskan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
“Untuk data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Pemda Luwu berharap tersedianya basis data ekonomi yang semakin lengkap dan berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. (**)
