KABARPUBLIC.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut jika debat untuk calon gubernur, bupati dan wali kota Pilkada Serentak 2024 di daerah masing-masing.
Demikian dikatakan Anggota KPU Sulsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hasruddin Husain, saat mengelar sosialisasi pemilih dalam Cafe Demokrasi di Makassar, Senin (8/7/2024).
Hasruddin mengatakan pihaknya kini sedang merancang teknis debat Pilkada 2024.
“Debat itu nantinya kita kembalikan ke daerah masing-masing. KPU 24 kabupaten kota ini harus menggelar debat di daerah masing-masing,” katanya, dilansir dari Majesty.co.id.
Dijelaskannya, untuk debat calon gubernur dan wakil gubernur 2024, KPU Sulsel merancang tahapan ini digelar pada 3 daerah yang dianggap representatif.
Kata Hasruddin, daerah tersebut adalah Kabupaten Bulukumba, Kota Parepare dan Kota Palopo.
“Dengan representasi tiga daerah ini, kita berharap mampu menjawab informasi tentang isi debat yang selama ini dipusatkan di Jakarta,” bebernya.
Debat pilkada di daerah bertujuan untuk memaksimalkan penyebaran informasi, sekaligus menghidupkan perekonomian khususnya media massa lokal.
Apalagi debat calon kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam masa kampanye Pilkada 2024.
“Kita ingin isu-isu strategis yang disampaikan kandidat dalam debat ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat,” ujar mantan Ketua KPU Kota Parepare.
Terkait teknis pelaksanaan debat Pilkada 24 kabupaten kota di Sulsel, KPU Sulsel akan melakukan kordinasi dengan pihak keamanan dan juga pemerintah daerah.
Selain itu, Hasruddin Husain juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai refleksi bagi rekan-rekan media dalam menerima informasi terkait tahapan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan.
“Keterlibatan rekan-rekan media sangat penting dalam mengawasi proses tahapan Pilgub dan Pilkada di Sulawesi Selatan,” terangnya.
Hadir sebagai narasumber Pahruddin Palapa, Andi Fadli dan Moderator Lina Herlina yang dalam materinya membahas terkait hubungan media dengan lembaga pemerintah dan etika media dalam pemberitaan. (*)
