Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 48,49 persen, menempatkan Luwu di peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berada di bawah Kabupaten Sinjai yang mencatat realisasi APBD sebesar 50,97 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49,16 persen.
Persentase realisasi APBD Kabupaten Luwu juga melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 36,15 persen.
Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, Alamsyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil koordinasi dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program yang telah direncanakan sejak awal tahun.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perencanaan program yang telah disusun mampu diimplementasikan dengan baik. Konsistensi pelaksanaan di setiap perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi APBD,” ujar Alamsyah.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi penyumbang utama realisasi belanja daerah.
Salah satunya adalah dukungan terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) melalui pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, realisasi belanja operasional dan belanja pegawai juga berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu atas capaian tersebut.
Menurutnya, tingginya realisasi APBD menjadi indikator bahwa pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Patahudding.
Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD tidak hanya mencerminkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semakin cepat anggaran direalisasikan secara tepat sasaran, maka manfaatnya akan semakin cepat dirasakan masyarakat. Pembangunan berjalan, pelayanan meningkat, dan roda perekonomian daerah ikut bergerak,” jelasnya.
Meski berhasil menembus tiga besar realisasi APBD di Sulawesi Selatan, Patahudding mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, dengan memastikan seluruh program dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga target pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2026 dapat tercapai.
Pemerintah Kabupaten Luwu semakin mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (**)
