Kabarpublic.com – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menyampaikan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Senin (22/6/2026).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, serta para undangan lainnya.
Dhevy Bijak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, kritik, serta dukungan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Luwu juga menyampaikan penghargaan atas dukungan seluruh pihak terhadap keberhasilan daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Luwu.
Menanggapi sejumlah masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik.
Program yang menjadi prioritas di antaranya pengembangan jaringan irigasi pertanian, dukungan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan fasilitas air bersih guna menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Luwu juga menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pada akhir penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Luwu menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya bersama pemerintah daerah.
“Semoga seluruh proses pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu,” ujar Dhevy Bijak. (**)
