DaerahNewsPilihan Editor

Geruduk Kantor DPRD, Honorer Palopo Tuntut Status PPPK dan Gaji Sesuai UMP

13
×

Geruduk Kantor DPRD, Honorer Palopo Tuntut Status PPPK dan Gaji Sesuai UMP

Sebarkan artikel ini
Aksi demostrasi yang dilakukan ratusan Honorer di Kota Palopo.

Kabarpublic.com – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Palopo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (3/2/2025).

Mereka menuntut kejelasan status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam aksi tersebut, para honorer kompak mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka.

Para honorer juga mengaku telah bertahun-tahun mengabdi, namun masih menerima upah yang jauh dari layak.

Baca juga:  Polisi Ungkap Kasus Penggelapan Motor, Korban Alami Kerugian Hingga Belasan Juta

Ketua Forum Honorer Palopo, Ahmad, menegaskan bahwa mereka hanya meminta kepastian status dan hak yang seharusnya mereka terima.

“Kami hanya meminta kepastian status dan gaji yang sesuai standar. Saat ini, masih ada honorer yang menerima gaji Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Ahmad juga mengungkapkan bahwa dari 2.702 tenaga honorer yang mengikuti seleksi, hanya sekitar 200 orang yang diterima sebagai PPPK penuh waktu, sementara sisanya masih berstatus paruh waktu tanpa kejelasan nasib.

Baca juga:  Komisi II DPRD RDP Bersama Damkar Palopo, Bahas Kebutuhan Armada

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas masalah ini lebih lanjut,” kata Alfri.

Ia juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memberikan penjelasan kepada tenaga honorer mengenai mekanisme dan regulasi perekrutan P3K serta pengangkatan PNS.

“Kiranya Kepala BKPSDM bisa menyampaikan secara komprehensif mengenai proses perekrutan, baik itu R1, R2, dan R3,” ujar Alfri Jamil di hadapan para honorer. (**)

Baca juga:  Logistik Belum Lengkap, KPU Palopo Masih Tunggu Surat Suara