Kabarpublic.com – Bupati Luwu, H. Patahudding, meminta Kabag Ekonomi dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan serta langkah strategis dalam pengendalian inflasi dan sertifikasi halal di Kabupaten Luwu.
“Semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, termasuk rumah potong hewan dan PDAM,” tegas H. Patahudding usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah serta Sertifikasi Halal Produk Lokal secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/3/2025).
Diketahui, jika rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Indonesia merupakan negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk menembus pasar internasional yang kompetitif. Dengan sertifikasi ini, produk Indonesia akan lebih dipercaya di pasar global, terutama karena mayoritas penduduknya adalah Muslim,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara pengekspor produk makanan halal utama seperti Brasil, India, Amerika Serikat, dan Argentina.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pemaparannya menjelaskan perkembangan inflasi nasional. Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48 persen.
“Salah satu faktor utama yang menyebabkan deflasi adalah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025,” jelasnya.
Selain tarif listrik, deflasi juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit di beberapa daerah, penurunan harga jagung di tingkat peternak, serta penyesuaian tarif PDAM dan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.
Sekadar diketahui, jika pemerintah kabupaten Luwu akan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pasar guna memantau harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
Rakor ini juga dihadiri oleh Sekda Luwu, Drs. H. Sulaiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. (*)
