Kabarpublic.com – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (30/4/2026).
Kehadiran Dhevy mewakili Bupati Luwu dalam forum strategis yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah tersebut.
Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, termasuk dalam kebijakan penganggaran tahun 2027.
Sementara itu, pesan Menteri PPN/Bappenas yang disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Pungkas Bahiuri Ali, menyoroti perlunya penguatan struktur ekonomi Sulawesi Selatan melalui hilirisasi komoditas unggulan.
“Peningkatan nilai tambah dan daya saing harus didorong untuk memperkuat swasembada pangan serta pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kepala BPS Sulsel Aryanto turut memaparkan capaian dan proyeksi indikator pembangunan daerah.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan RKPD.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir dengan menyerahkan bantuan satu unit handtraktor sebagai dukungan bagi sektor pertanian.
Wakil Bupati Luwu, Dhevy Bijak Pawindu, menegaskan pentingnya forum Musrenbang dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Harapan kami, usulan prioritas Kabupaten Luwu dapat terakomodasi, terutama di sektor pertanian, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Musrenbang RKPD Sulsel 2027 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.”
Pemerintah Kabupaten Luwu berharap hasil Musrenbang ini mampu memperkuat sinergi pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (**)
