Kabarpublic.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional pada tahun 2025.
Salah satu prioritasnya adalah insentif bagi guru non-PNS, dengan anggaran mencapai Rp897,1 miliar.
Hal ini disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).
Menurut Nasaruddin, Kemenag berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru sebagai pilar utama dalam mendukung sistem pendidikan nasional.
“Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan insentif guru non-PNS,” ujarnya.
Selain insentif guru, Kemenag juga mengalokasikan dana untuk berbagai program pendidikan, antara lain:
Rp1,95 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP).
Rp1,46 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Rp7,22 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS.
Rp11,02 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Rp100 miliar untuk BOS Pesantren.
Rp819,38 miliar untuk BOS RA/Sederajat.
Rp591,58 miliar untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Rp160 miliar untuk BOPTN-BH Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Nasaruddin menegaskan Kemenag tetap optimistis mencetak prestasi di bidang pendidikan keagamaan.
“Walaupun demikian, kita tetap menampilkan kualitas yang luar biasa. Madrasah Insan Cendekia, misalnya, masih belum tertandingi sebagai yang terbaik hingga saat ini,” tambahnya.
Menag juga berharap sinergi dengan DPD RI dapat melahirkan terobosan baru untuk mendukung pendidikan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan guru.
“Siapa tahu ada pemikiran baru dari Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami akomodir,” tuturnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh jajaran eselon I dan II Kementerian Agama serta Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafwa.
Acara tersebut diselenggarakan secara luring dan daring untuk memperluas partisipasi.
