Kabarpublic.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama dalam sejarah Indonesia.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Penunjukan Gus Irfan menjadi momen bersejarah bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, sekaligus menandai lahirnya kementerian baru yang fokus mengurus pelayanan jemaah dan penguatan ekosistem ekonomi syariah.
Profil Gus Irfan: Dari Pesantren ke Panggung Nasional
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1962 dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, sekaligus putra dari KH Yusuf Hasyim.
Kedekatannya dengan dunia pesantren telah membentuk karakter dan perjalanannya sejak muda.
Sejak 1989, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng dan sejak 2006 memimpin Pesantren Al-Farros.
Di bidang ekonomi, ia turut berperan sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama lebih dari dua dekade.
Dalam pendidikan formal, Gus Irfan menamatkan studi sarjana dan magister di Universitas Brawijaya, Malang.
Pada Februari 2025, ia meraih gelar doktor di bidang Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Kiprah Politik dan Peran di BP Haji
Kiprah politiknya dimulai saat bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII pada Pemilu 2024.
Namanya semakin dikenal ketika dipercaya memimpin Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan mengawal transformasinya menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Visi Tri Sukses Haji dan Umrah
Sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama, Gus Irfan mengusung visi “Tri Sukses Haji dan Umrah”, yang terdiri dari:
1. Sukses penyelenggaraan ritual ibadah — memastikan prosesi haji dan umrah berjalan lancar.
2. Sukses membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah — mendukung UMKM halal dan memperkuat keuangan syariah.
3. Sukses menanamkan nilai peradaban — agar jemaah menjadi duta Islam moderat di kancah internasional.
Mulai tahun 2026, kementerian ini ditargetkan mengambil alih sepenuhnya operasional haji Indonesia.
Dengan pengalaman panjang di dunia pesantren dan politik, Gus Irfan diharapkan mampu menjembatani kepentingan umat, negara, serta dunia internasional dalam tata kelola ibadah haji dan umrah di masa depan. (**)
