Kabarpublic.com – Bupati Luwu, Patahudding, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Luwu, Kamis (27/11/2025).
Patahudding menberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari fraksi merupakan informasi konstruktif yang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan APBD 2026.
Ia berharap pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu agar APBD segera memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu.
Berikut beberapa poin jawaban Bupati terhadap pandangan masing-masing fraksi:
1. Fraksi Golkar
Bupati mengapresiasi rekomendasi terkait efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor pertanian, nelayan, UMKM, dan infrastruktur dasar.
Ia memastikan sejumlah program tersebut telah dimuat dalam rancangan APBD 2026.
2. Fraksi Demokrat
Menanggapi perubahan nilai antara KUA-PPAS dan RAPBD, Bupati menjelaskan bahwa hal itu disebabkan penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Ia juga meminta perangkat daerah mengutamakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penanganan sampah, serta penguatan tebing sungai.
3. Fraksi Gerindra
Bupati menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi PAD sebagai langkah mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
4. Fraksi NasDem
Bupati menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk hadir dalam pembahasan RAPBD dan memastikan hasil musrenbang serta reses tetap menjadi dasar penyusunan program sesuai kemampuan fiskal daerah.
5. Fraksi PPP
Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur, pendidikan, serta peningkatan sektor pajak dan retribusi.
6. Fraksi PKB
Bupati mengapresiasi dukungan fraksi terhadap kelanjutan pembahasan APBD, dan menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
7. Fraksi PDI Perjuangan
Bupati menegaskan pentingnya efektivitas dan transparansi anggaran. Ia juga memaparkan perkembangan pengangkatan PPPK serta koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait tenaga non-ASN yang belum terakomodasi.
Selain itu, Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak diwakili selama pembahasan RAPBD, menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, serta tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah tanpa izin.
Ia berharap kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga Kabupaten Luwu semakin maju sebagai daerah yang unggul, berkarakter, dan berbasis agribisnis. (**)
