Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Andi Abdullah Rahim dalam Rapat Koordinasi Optimasi Sistem Pengairan Pertanian, yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (17/4/2025).
Dalam rakor yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, Bupati Andi Rahim memaparkan sejumlah usulan strategis untuk mendukung optimalisasi sektor pertanian di Luwu Utara.
“Sektor pertanian adalah urat nadi Luwu Utara. Dengan 80 persen penduduk menggantungkan hidupnya di bidang ini, kami terus mendorong langkah nyata agar program nasional seperti swasembada pangan bisa terwujud dari daerah,” kata Andi Rahim.
Salah satu bentuk nyata dari perhatian pemerintah pusat adalah jatah cetak sawah seluas 2.800 hektare untuk Kabupaten Luwu Utara, menjadikannya sebagai daerah dengan luasan terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dalam program ini.
Namun, menurut Andi Rahim, cetak sawah saja tidak cukup. Maka dari itu, ia mengusulkan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengadaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk alat mesin pertanian (alsintan) dan pendampingan teknis bagi petani.
“Inilah yang kita bahas bersama dengan Bapak Gubernur, Kementan, dan Kementerian PU dalam rakor ini. Kita ingin memastikan cetak sawah ini tidak hanya selesai di angka, tapi berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya,” tegasnya.
Andi Rahim juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media—untuk mempercepat kemajuan pertanian.
“Sektor pertanian bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua stakeholder harus dilibatkan dalam proses peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Dalam konteks regulasi, Bupati menyebut bahwa keberlanjutan irigasi kini menjadi kewenangan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
Oleh karena itu, Pemda diminta proaktif mengusulkan pembangunan infrastruktur irigasi melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Irigasi) milik Kementerian PUPR.
Rakor ini sekaligus menjadi ajang penting bagi kabupaten/kota di Sulsel untuk mengajukan dukungan logistik dan teknis, seiring dengan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari empat provinsi terbesar penyumbang swasembada pangan nasional.
“Luwu Utara punya potensi besar, dan kami siap mengambil peran strategis dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya. (**)
