NewsPilihan Editor

Ribuan Mahasiswa Palopo Gelar Aksi di DPRD, Usung 9 Tuntutan Nasional

×

Ribuan Mahasiswa Palopo Gelar Aksi di DPRD, Usung 9 Tuntutan Nasional

Sebarkan artikel ini
Ribuan Mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Palopo.

Kabarpublic.com – Ribuan massa aksi yang tergabung dari berbagai lembaga di perguruan tinggi di Kota Palopo menggelar unjuk rasa besar-besaran, di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Senin (1/9).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan nasional di bidang sosial, ekonomi, dan hukum.

Sebelum tiba di kantor DPRD, massa terlebih dahulu berkumpul di lapangan Gaspa dan melanjutkan aksi dengan long march menuju kantor DPRD Palopo.

Sepanjang jalan, massa menyuarakan berbagai tuntutan sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara.

Baca juga:  14 Tower Siap Ditempati, 1.700 PNS yang Pindah ke IKN September

Sesampainya di depan kantor DPRD, massa melakukan orasi secara bergantian dan membakar ban sebagai bentuk simbolik perlawanan.

Dari pantau di lokasi, aksi ini dijaga ketat oleh ratusan personel gabungan TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma.

Situasi sempat memanas ketika sebagian massa menolak kehadiran sebagian anggota DPRD dan menuntut agar seluruh wakil rakyat hadir langsung menemui mereka di depan gedung.

Salah satu orator menyampaikan bahwa kehadiran penuh seluruh anggota dewan adalah bentuk penghormatan terhadap aspirasi rakyat.

Baca juga:  Pelatihan Aplikasi SIM PKK, Bupati Luwu Dorong Optimalisasi Digitalisasi Administrasi Kader

“Kami ingin seluruh anggota DPRD Kota Palopo menemui kami untuk mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan,” tegas salah satu orator di tengah kerumunan massa.

Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan sembilan tuntutan utama, yang mereka nilai sebagai langkah krusial untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini.

Adapun sembilan tuntutan tersebut meliputi:

1. Copot Kapolri dan Komandan Korps Brimob.

2. Hapus tunjangan anggota DPR.

3. Tingkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah.

4. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor.

Baca juga:  Wabup Luwu Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah Dukung KPK Berantas Korupsi

5. Tegakkan supremasi hukum secara adil dan transparan.

6. Terapkan pajak progresif bagi golongan atas.

7. Copot Menteri Keuangan dan batalkan efisiensi anggaran di sektor pendidikan.

8. Pecat pejabat publik yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

9. Lakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Diketahui, saat ini aksi tersebut masih berlangsung di Gedung DPRD Palopo.