Kabarpublic.com – Tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo pada tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa.
Kebijakan penempatan pejabat yang dinilai tidak proporsional dan sarat kepentingan politik memicu kritik terhadap arah pengelolaan birokrasi di daerah tersebut.
Sorotan tersebut mengarah kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo, Zulkifly Halid, yang saat ini diketahui memegang sejumlah jabatan strategis secara bersamaan.
Selain menjabat sebagai Pj Sekda, Zulkifly juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangkaluku (PDAM) Kota Palopo serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama perusahaan daerah tersebut.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, Ardi Dekal, menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem birokrasi Pemerintah Kota Palopo.
“Saya, Ardi Dekal selaku Ketua HMI Cabang Palopo, menyatakan dengan tegas bahwa terdapat ketidakbenaran sistem yang masif di tubuh Pemkot Palopo saat ini. Bagaimana mungkin seorang pejabat memegang banyak jabatan strategis sekaligus, mulai dari Pj Sekda, Ketua Dewan Pengawas PDAM, hingga Plt Direktur Utama PDAM. Fungsi pengawas dan yang diawasi berada pada satu orang yang sama. Ini bukan lagi soal efisiensi, melainkan indikasi adanya pengondisian sistem untuk kepentingan tertentu,” ujar Ardi dalam keterangannya, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurut Ardi, penumpukan jabatan tersebut berpotensi menghilangkan fungsi checks and balances dalam tata kelola pemerintahan dan BUMD.
Ia juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik serta menimbulkan persepsi buruk terhadap profesionalisme birokrasi.
Dikaitkan dengan Teori Politik Gentong Babi
Dalam pernyataannya, HMI Cabang Palopo mengaitkan fenomena rangkap jabatan tersebut dengan konsep politik “Gentong Babi” atau Pork Barrel Politics.
Secara teoritis, konsep ini merujuk pada praktik penggunaan anggaran publik atau fasilitas negara untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu guna memperoleh atau mempertahankan dukungan politik.
Ardi menyebut sedikitnya terdapat tiga indikasi yang dinilai berpotensi membuka ruang bagi praktik tersebut.
Pertama, adanya sentralisasi kendali terhadap anggaran dan fasilitas publik.
Sebagai Pj Sekda yang memiliki peran strategis dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus pimpinan tertinggi di PDAM, posisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan program daerah.
Kedua, potensi politisasi pelayanan publik. Menurut HMI, layanan dasar seperti distribusi air bersih merupakan sektor vital yang harus bebas dari kepentingan politik praktis.
Ketiga, potensi penyalahgunaan fasilitas birokrasi untuk kepentingan tertentu.
HMI menilai konsentrasi kekuasaan pada satu figur dapat membuka peluang penggunaan instrumen negara di luar tujuan pelayanan publik.
HMI Desak Evaluasi Total
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Palopo mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rangkap jabatan yang saat ini berlaku.
Ardi menegaskan bahwa anggaran daerah maupun aset perusahaan daerah merupakan milik masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Jika sistem yang keliru ini terus dipertahankan dan tuntutan reformasi birokrasi diabaikan, maka HMI tidak akan tinggal diam. Kami siap memimpin gerakan massa untuk menyuarakan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengembalikan marwah birokrasi Kota Palopo,” tegasnya. (**)
