Kabarpublic.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga di Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kamis (20/2).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk membatalkan pembentukan DANANTARA, yang mereka nilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, para demonstran mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja beberapa kementerian, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Jenderal Lapangan, Yoland Johan, menyampaikan bahwa para mahasiswa menilai adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintahan saat ini.
“Alasan kami menuntut pembatalan Inpres ini karena melihat adanya pengamputasian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dimana di dalamnya berisi tentang mendapatkan seperti pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Yoland juga menegaskan bahwa apabila tuntutan mereka tidak diindahkan oleh DPRD, aksi lanjutan akan digelar dalam skala yang lebih besar.
“Jika aspirasi kami tidak ditanggapi dalam gerakan nasional ‘Indonesia Gelap’, maka kami akan kembali turun ke jalan dalam gerakan Jilid 2,” tegasnya.
Selama aksi berlangsung, massa diterima oleh sejumlah pimpinan DPRD Kota Palopo, di antaranya Ketua DPRD Darwis, serta anggota DPRD Alfri Jamil, Bata Manurung, Tazar, Umar, Nuraeny, dan Aris Munanda.
