Kabarpublic.com – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan layanan publik di Kementerian Agama (Kemenag) harus tetap berjalan lancar meski Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalani skema work from home (WFH) setiap hari Jumat.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. WFH tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap mudah diakses dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Menag, Kamis (2/4/2026).
Instruksi ini berlaku untuk seluruh satuan kerja Kemenag di pusat maupun daerah.
Pengaturan teknis diserahkan kepada pimpinan satker, namun layanan esensial seperti pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, dan layanan keagamaan lainnya wajib tetap tersedia.
Menag juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat layanan daring dan memastikan informasi layanan tersampaikan jelas ke masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Selain itu, Menag menekankan pentingnya budaya kerja hemat energi.
Beberapa langkah yang diterapkan antara lain pengaturan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, prioritas transportasi umum, pengelolaan perjalanan dinas lebih bijak, rapat daring, dan penggunaan listrik secara efisien di kantor maupun rumah.
“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang adaptif dan hemat energi. Teknologi harus menjadi solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan mobilitas tinggi,” ujar Menag.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga kualitas layanan publik, tetapi juga mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional. **
