Kabarpublic.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk membahas sejumlah isu krusial terkait operasional Damkar, termasuk kondisi armada, keterbatasan personel, serta kebutuhan anggaran.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Palopo ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Elizabet.
Ia menegaskan pentingnya optimalisasi fasilitas Damkar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“RDP ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi Damkar, serta melakukan evaluasi agar pelayanan lebih efektif,” ujar Elizabet.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengapresiasi kinerja Damkar dalam menangani situasi darurat, namun menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan armada dan anggaran.
“Kinerja Damkar sudah cukup baik, tetapi kami ingin mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi, terutama terkait kondisi armada dan kebutuhan anggaran,” ungkap Alfri.
Ia juga mempertanyakan kondisi armada bantuan dari Jepang yang diterima beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II DPRD Palopo, Cendrana Saputra Martani, dari Fraksi Demokrat, turut menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk mendukung operasional Damkar.
“Damkar harus memiliki armada dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kami akan memastikan adanya dukungan anggaran yang cukup,” ujarnya.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Damkar Palopo, Nasrullah, dalam pemaparannya di hadapan DPRD menjelaskan kondisi armada Damkar saat ini.
Dari total 13 unit kendaraan roda empat yang dimiliki, hanya satu unit yang benar-benar dalam kondisi baik.
Sebanyak sembilan unit masih layak digunakan meskipun membutuhkan perbaikan, sementara tiga unit lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dioperasikan.
“Kami sangat membutuhkan alokasi anggaran untuk perbaikan armada agar pelayanan dapat berjalan optimal,” jelas Nasrullah.
Selain itu, keterbatasan personel juga menjadi tantangan utama bagi Damkar Palopo, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Wali Kota Palopo No. 800/2/WK yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN.
Damkar juga mengusulkan peningkatan honorarium bagi personel sebagai bentuk apresiasi atas tugas berat yang mereka emban.
Saat ini, Damkar Palopo juga memiliki empat unit kendaraan roda dua untuk menunjang operasional.
Namun, menurut Nasrullah, tambahan fasilitas dan tenaga kerja tetap diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (**)
