PALOPO – Komisi A DPRD Kota Palopo menggelar rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo untuk membahas program kerja tahun 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar, ini berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Palopo, Senin (13/1/2025).
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).
Saat ini, tercatat sebanyak 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima PKH di Palopo.
“Komisi A meminta Dinsos melakukan evaluasi agar penerima PKH benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi. Jangan sampai ada penerima yang sudah meninggal dunia atau yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Turun ke lapangan dan cek data PKH,” ujar Aris Munandar.
Aris juga menyoroti perlunya perhatian terhadap para pendata PKH di tingkat kelurahan.
Ia mengusulkan agar honor mereka dinaikkan untuk mendukung kinerja yang lebih baik.
Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Gerindra, Nureny, turut memberikan masukan penting terkait mekanisme penentuan penerima PKH.
“Sebelum menentukan penerima PKH, seharusnya dilakukan musyawarah kelurahan (muskal). Panggil pendamping PKH, RT, RW, bhabinkamtibmas, dan pihak terkait lainnya. Saya ingin nanti betul-betul ada muskal agar program PKH ini lebih tepat sasaran,” tegas Nureny.
Dinsos Palopo menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi data penerima PKH secara menyeluruh, termasuk menindaklanjuti masukan dari Komisi A. (*/Emha)
