Daerah

FGD Penyusunan RPKD 2025–2029, Wabup Luwu Tekankan Keseriusan OPD Atasi Kemiskinan

7
×

FGD Penyusunan RPKD 2025–2029, Wabup Luwu Tekankan Keseriusan OPD Atasi Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029

Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kepala Bappelitbangda Moh. Arsal Arsyad, para kepala OPD, perwakilan BPS, TP-PKK, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Wabup Dhevy Bijak menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Baca juga:  PT Masmindo Soroti Pemblokiran Jalur Logistik Tambang di Latimojong

Meski angka kemiskinan Luwu tercatat turun sekitar 0,8%, Wabup menilai posisi Luwu masih memprihatinkan karena berada pada peringkat ketiga tertinggi kemiskinan di Sulawesi Selatan.

“Dengan potensi alam yang besar pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pegununganse harusnya kita berada di posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganannya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD fokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target Satu Digit Kemiskinan pada 2029

Kepala Bappelitbangda, Moh. Arsal Arsyad, menjelaskan bahwa penyusunan RPKD merupakan bagian strategis dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Baca juga:  Polres Bersama Pemkot Palopo Laksanakan Penandatanganan NPHD Pilkada 2024

Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Luwu berada pada 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa. Pemerintah menargetkan persentase tersebut turun ke angka satu digit pada tahun 2029.

Arsal memaparkan empat strategi utama yang akan menjadi fondasi program penanggulangan kemiskinan:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat

Layanan kesehatan gratis melalui UHC.

Penyediaan rumah layak huni bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan melalui usulan RPJMD.

Program sanitasi layak dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk seragam gratis untuk siswa SD–SMP.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan hortikultura.

Pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.

Baca juga:  Polisi Ringkus Pengedar Sabu di Palopo, Pemasok Masih Diburu

Pelatihan tenaga kerja serta penyusunan basis data tenaga kerja per desa.

Rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

3. Intervensi Program Multisektoral

Subsidi pupuk pertanian dan rencana perluasan ke sektor perikanan dan tambak.

Penanaman sayur di halaman rumah melalui TP-PKK untuk mendukung program dapur gizi MBG.

Percepatan mekanisasi pertanian guna meningkatkan indeks pertanaman (IP).

4. Penguatan Basis Data Kemiskinan

Arsal menekankan pentingnya sinkronisasi data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang menggabungkan Regsosek, DTKS, dan P3KE sebagai basis utama penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.