NasionalNewsPilihan Editor

Enam Menteri dari Sulsel di Pemerintahan Prabowo, Samai Jumlah Menteri Era Gus Dur

66
×

Enam Menteri dari Sulsel di Pemerintahan Prabowo, Samai Jumlah Menteri Era Gus Dur

Sebarkan artikel ini
Enam Menteri dari Sulsel di Pemerintahan Prabowo.

Kabarpublic.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 53 Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih usai dirinya dilantik sebagai Presiden bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, Minggu 20 Oktober 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD.

Pelantikan menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo sendiri dilaksanakan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Menariknya, ada enam menteri yang merupakan putera-puteri asal Sulawesi Selatan (Sulsel). Jumlah ini menyamai jumlah menteri asal Sulsel di era Gus Dur.

Enam menteri itu adalah Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Nasaruddin Umar (Menteri Agama), Syafrie Syamsuddin (Menteri Pertahanan), Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum).

Melansir dari laman Wikipedia, Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., adalah seorang pengusaha sukses kelahiran Bone, 27 April 1968.

Baca juga:  Ditunjuk Sebagai Menteri Agama, Berikut Profil Lengkap Nasaruddin Umar

Menteri Andi Amran Sulaiman juga tercatat sebagai salah satu dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sementara nama AG. Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia adalah seorang ulama kelahiran Bone, 23 Juni 1959 silam.

Menteri Nasaruddin Umar saat ini juga menjabat sebagai Imam Besar ke-5 Masjid Istiqlal, Jakarta.

Menteri ketiga asal Sulsel yang dilantik Prabowo Subianto adalah Syafrie Syamsuddin.

Menteri Pertahanan ini lahir di Makassar, 30 Oktober 1952. Sebelumnya, Syafrie adalah penasehat khusus Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo.

Menteri keempat asal Sulsel yang dilantik adalah Abdul Kadir Karding. Meski lahir di Donggala, Sulteng, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini adalah putra Sulsel yang berasal dari Donri Donri, Soppeng. Menteri Abdul Kadir Karding juga adalah seorang politikus dari PKB.

Baca juga:  Menag Nasaruddin Umar Sowan ke Kediaman Gus DurĀ 

Supratman Andi Agtas adalah menteri kelima asal Sulsel yang dilantik Prabowo. Supratman lahir di Bone, 28 September 1969.

Dikutip dari Wikipedia, Supratman adalah seorang akademisi dan advokat, sekaligus seorang politikus dari Partai Gerindra. Pernah menjadi Anggota DPR-RI.

Menteri keenam asal Sulsel yang masuk jajaran menteri Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid.

Menteri Komunikasi dan Digital ini adalah putri asal Soppeng. Sama halnya Abdul Kadir Karding, Meutya juga tidak lahir di Sulsel, melainkan di Bandung, Jawa Barat.

Kendati demikian, mantan jurnalis Metro TV ini adalah seorang srikandi berdarah Bugis, Soppeng.

Tak hanya menteri, putra asal Sulsel yang juga masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai wakil menteri juga ada, yaitu Anis Matta, Sulaiman Umar Sidik, serta Dzulfikar Tawalla.

Baca juga:  Siaga Khusus Merah Putih di Gunung Bawakaraeng, Basarnas Makassar Evakuasi Tiga Pendaki

Anis Matta dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Sementara Sulaiman Umar dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan, serta Dzulfikar Tawalla dilantik sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Jumlah menteri dari Sulsel di pemerintahan Prabowo-Gibran ini menyamai jumlah menteri asal Sulsel di era pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur).

Pada Kabinet era Presiden Gus Dur, ada enam menteri asal Sulsel yang diberi amanah menduduki kursi menteri.

Mereka adalah Basri Hasanuddin (Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan), Alwi Shihab (Menteri Luar Negeri), Erna Witoelar (Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah/Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah), Ryaas Rasyid (Menteri Negara Otoda/Menteri Negara PAN), serta Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan HAM/Jaksa Agung). (LHr)