Kabarpublic.com – Bupati Luwu, H. Patahudding, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Luwu, Belopa, Senin (10/11/2025).
Ketua Pengarah TPPS Kabupaten Luwu, Patahudding menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dipandang sebagai isu kesehatan semata, melainkan juga sebagai persoalan strategis yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah.
“Target kita adalah penurunan stunting, tidak perlu sering-sering rapat. Kalau regulasinya memungkinkan, anggarannya kasih ke bidan-bidan atau ahli gizi supaya cepat penurunan stunting,” ujar Patahudding disambut tepuk tangan peserta.
Bupati menekankan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk peran penting Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam penyediaan rumah layak huni dan lingkungan bersih.
“Karena ini tentu juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta rapat untuk menjadikan forum tersebut sebagai wadah evaluasi terhadap pelaksanaan program penurunan stunting yang telah berjalan.
“Identifikasi anak-anak yang stunting, lalu secepatnya kita beri perhatian. Kita bersama-sama, bahu membahu, bagaimana agar anak-anak cepat keluar dari kondisi stunting,” tegasnya.
Bupati Patahudding juga menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Luwu.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau setiap sektor bekerja maksimal, saya yakin angka stunting bisa kita tekan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu, Masling Malik, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan rakor ini bertujuan memperkuat komitmen dan koordinasi antaranggota TPPS dalam mengakselerasi penurunan stunting di seluruh wilayah Luwu.
“Rakor ini diharapkan mampu mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Masling.
Kegiatan tersebut diikuti 242 peserta yang terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Tim Penggerak PKK, camat, kepala desa/lurah, kepala puskesmas, serta petugas keluarga berencana (PKB).
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun penguatan komitmen lintas sektor, tersusunnya strategi kebijakan dan rencana aksi percepatan penurunan stunting, serta penyusunan laporan kegiatan TPPS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI). (**)
