Kabarpublic.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Utara meraih predikat sebagai Perangkat Daerah (PD) dengan kinerja Sangat Baik, memperoleh nilai tertinggi sebesar 99,10 persen.
Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan indikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diumumkan dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) belum lama ini.
Kepala Disdukcapil, Muhammad Kasrum, mengungkapkan bahwa ia pertama kali mengetahui pencapaian tersebut melalui salah satu berita daring sebelum mendapatkan konfirmasi langsung dari Sekretaris Disdukcapil.
Pasalnya, pada saat Forum Perangkat Daerah berlangsung, ia tidak dapat hadir karena sakit.
“Saya mendapatkan informasi bahwa Disdukcapil memperoleh capaian kinerja tertinggi dari sebuah berita online, sebelum saya diberitahu langsung oleh Sekretaris Disdukcapil. Karena beliaulah yang hadir mewakili saya waktu itu,” ujar Kasrum.
Kasrum menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan berharap hasil tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Disdukcapil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Sebagai penanggung jawab di Disdukcapil, tentu saya sangat bersyukur dengan capaian ini. Namun, prinsip utama kami adalah bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa metode kerja yang diterapkan di Disdukcapil berkontribusi besar dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Profesionalisme dalam bekerja menjadi prinsip utama yang selalu ia tanamkan kepada timnya.
“Pelayanan utama kami adalah administrasi dokumen kependudukan. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat agar mengurus dokumen langsung ke Disdukcapil tanpa melalui calo. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dokumen,” tegas Kasrum.
Selain itu, ia menilai bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara tertib dan disiplin menjadi faktor utama dalam peningkatan performa pelayanan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kelancaran pelayanan sangat bergantung pada ketersediaan sarana penunjang, seperti blangko, tinta, kertas, dan jaringan internet.
“Sebaik apa pun SOP yang kita jalankan, jika masyarakat membutuhkan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, atau Kartu Identitas Anak (KIA), tetapi kita tidak memiliki blangko, tinta, atau kertas, maka pelayanan dianggap nol,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kebutuhan penunjang guna menjaga kelancaran layanan administrasi kependudukan di Luwu Utara.
Kasrum juga memberikan apresiasi kepada media yang selama ini berperan dalam menyebarluaskan informasi terkait layanan Disdukcapil.
Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat dan media sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Kami siap menerima kritik dan masukan demi pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Kasrum berharap agar efisiensi anggaran tahun ini turut memperhatikan kebutuhan pelayanan di Disdukcapil demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya, kita bekerja saja. Soal hasil, kita serahkan kepada pimpinan untuk memberikan penilaian,” pungkasnya
