Kabarpublic.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu telah menjadwalkan debat publik pertama bagi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Luwu 2024 pada tanggal 30 Oktober di Kota Makassar.
Namun, keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, khususnya Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), yang menilai bahwa debat tersebut seharusnya dilaksanakan di Kota Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu.
Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Amping Maja, mengonfirmasi pada Sabtu lalu bahwa debat publik akan digelar di Hotel Four Points By Sheraton Makassar.
Meskipun demikian, Abdullah belum memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan debat tersebut.
“Untuk debat publik pertama yang akan dilaksanakan 30 Oktober 2024 mendatang akan kita gelar di Makassar, tepatnya di Hotel Four Points By Sheraton,” ungkapnya, kepada Wartawan.
Di lain pihak, Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak, menyoroti keputusan ini dan menyampaikan bahwa seharusnya debat publik dilaksanakan di Belopa.
Menurutnya, pelaksanaan di luar wilayah Luwu membatasi akses masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi ini.
“Pilkada Luwu 2024 adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Kabupaten Luwu. Seharusnya seluruh tahapan dapat dinikmati oleh masyarakat Luwu. Jika dilaksanakan di Makassar, sangat sedikit masyarakat yang bisa hadir karena terbatas biaya dan waktu,” ujar Ismail Ishak.
Ismail menekankan bahwa debat publik bukan sekadar ajang adu visi-misi antar pasangan calon, tetapi juga merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat.
“Debat ini penting sebagai bagian dari pendidikan politik bagi pemilih di Luwu. Dengan menggelarnya di Belopa, KPU bisa mengoptimalkan partisipasi pemilih,” tambahnya.
Selain itu, Ismail juga menyoroti kondisi anggaran Kabupaten Luwu yang tengah dilanda krisis akibat terjerat utang APBD. Menurutnya, KPU Luwu sebaiknya mempertimbangkan efisiensi anggaran dalam setiap tahap Pilkada, termasuk pelaksanaan debat publik.
“Ditengah masyarakat Luwu mengalami krisis anggaran, sebaiknya KPU juga melakukan efisiensi anggaran Pilkada,” pungkasnya. (**)
