Kabarpublic.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk mendukung program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam program ini, lahan milik perusahaan BUMN akan digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Erick menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Qatar untuk membangun satu juta rumah melalui Nota Kesepahaman (MoU) terkait pendanaan.
Program ini akan difokuskan pada pembangunan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kalangan atas.
“Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun satu juta rumah rakyat, bukan rumah kelas atas. Ini benar-benar untuk masyarakat bawah,” ujar Erick dalam acara MINDialogue di Jakarta, Kamis (9/1).
Erick menjelaskan bahwa lahan BUMN akan dimanfaatkan, termasuk melalui konsep Transit Oriented Development (TOD), yang mengintegrasikan transportasi umum dengan pemukiman urban. Konsep ini diyakini dapat mempermudah akses penghuni rumah.
“Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping rel kereta api yang sudah ada? Kita hampir menyelesaikan delapan TOD. Ini bisa digarap,” tambahnya.
Erick juga membuka kemungkinan penggunaan lahan BUMN di tengah kota yang kurang optimal untuk kegiatan industri atau bisnis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk program perumahan.
Lebih lanjut, Erick menegaskan pentingnya program rumah rakyat bagi generasi muda yang membutuhkan hunian terjangkau.
“Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah solusi perumahan bagi anak muda yang semakin sulit memiliki rumah,” tuturnya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kendala utama dalam akses perumahan, khususnya bagi masyarakat kelas bawah.
“Mereka belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan, sehingga sulit untuk memiliki rumah,” ujar Fahri, Rabu (8/1).
Pemerintah kini fokus memperbaiki program perumahan agar lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau.
Kementerian BUMN memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk mendukung program ini mencapai Rp150 triliun per tahun.
Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji berbagai skema pendanaan bersama Kementerian PKP.
“Kita mengusulkan penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah atau membuka peluang pendanaan dari luar negeri,” ujar Kartika.
Melalui langkah kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan pihak internasional seperti Qatar, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau. (**)
