KABARPUBLIC.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyelenggarakan kegiatan Silaturrahim Penjabat Bupati dengan para Kepala Desa se-Kabupaten Luwu di aula rumah jabatan Bupati Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Minggu (10/3/2024).
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Luwu, Muh. Saleh mengungkapkan ada 5 program pokok yang di amanahkan oleh Mendagri kepadanya.
“Oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI, memberi tugas tambahan kepada saya sebagai Pj. Bupati Luwu untuk mengawal proses transisi pemerintahan di Kabupaten Luwu”, ungkap Muh. Saleh.
Selain mengawal proses transisi pemerintahan, Muh Saleh juga di amanahkan untuk menekan laju inflasi, mengurangi angka kemiskinan ekstrim,.
Kemudian melakukan penanganan terhadap stunting dan mendorong kemandirian desa dengan penguatan ketahanan pangan.
“Alhamdulillah sesampainya di Luwu saya merasa tidak sendiri karena ada 207 Kepala Desa dan 20 Lurah yang akan menemani saya untuk menguatkan sinergitas dan kolaborasi, bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu”, lanjutnya.
Menurutnya, kabupaten Luwu adalah Bumi yang makmur karena memiliki potensi alam yang sangat subur, hanya saja pengelolaannya yang belum maksimal.
“Luwu merupakan salah satu daerah penghasil gabah di Sulsel, namun berasnya di produksi di Sidrap. Kita juga penghasil biji kopi, namun di produksi di wilayah lain, sehingga ini juga menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana memaksimalkan pengelolaan hasil-hasil pertanian dan perkebunan tersebut agar mampu menambah penghasilan masyarakat,” kata Muh. Saleh.
Ia juga akan memaksimalkan peran perbankan dalam pengelolaan pertanian, dimana ada 6 Bank yang bersedia memberikan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang akan memberikan bantuan modal dengan bunga rendah dan dapat dibayarkan setelah panen.
Terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, Pj Bupati meminta kepada para kepala desa agar memperkuat data by name by address. Hal ini di maksudkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran sesuai indikator penentuan data kemiskinan.
“Mengurangi kemiskinan bukan hanya tugas bupati atau sekda saja tetapi menjadi tugas kita bersama. Saat ini kita juga mengupayakan melalui Kementerian Sosial mengusulkan masyarakat Luwu masuk kategori UHC, agar jika berobat cukup dengan menyodorkan KTP saja. Nah inipun juga memerlukan sinkronisasi dan akurasi data agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia mengingatkan kepala desa agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di desanya masing-masing terutama dalam menghadapi perhelatan pemilukada bulan november 2024 mendatang.
“Jika ada yang ingin di konsultasikan. Silahkan datang ke rujab, terbuka bagi siapa saja yang ingin membahas perkembangan dan kemajuan Luwu kedepan”, tutupnya.
