Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan komitmen kuat untuk mendukung kepastian hukum dan percepatan investasi di wilayahnya.
Hal ini terungkap dalam audiensi yang digelar antara manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan Bupati Luwu dan jajaran Forkopimda di Belopa, baru-baru ini.
Audiensi ini diinisiasi oleh PT MDA, perusahaan yang tengah mengembangkan proyek pertambangan Awak Mas di Kabupaten Luwu.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen MDA menyampaikan kekhawatiran terkait gangguan aktivitas operasional perusahaan akibat aksi pemalangan jalan menuju area operasi yang terjadi sedikitnya 16 kali sepanjang Agustus 2025.
Aksi tersebut umumnya dipicu oleh isu penerimaan tenaga kerja dan peluang usaha di masyarakat sekitar.
Bupati Luwu, H. Patahuddin, S.Ag., menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Perlu ada basis data ketenagakerjaan yang akurat di tingkat desa agar proses rekrutmen bisa adil dan terukur,” ujarnya.
Direktur PT MDA, Erlangga Gaffar, menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi aksi-aksi pemalangan.
Perusahaan, menurutnya, telah menyusun peta sebaran karyawan Awak Mas Project, dan mewajibkan seluruh kontraktor serta subkontraktor untuk merekrut melalui satu pintu, mengacu pada prosedur yang disepakati bersama Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan dan Kolaborasi Investasi.
Ketua DPRD Kabupaten Luwu mendorong transparansi dalam proses perekrutan dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi fasilitator dialog.
Kajari Luwu menekankan pentingnya asas kepastian dan keadilan hukum, sementara Kapolres Luwu memastikan pihaknya akan menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap potensi provokasi.
Dandim 1403/Palopo menambahkan bahwa sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan investasi.
Dengan sinergi antara Pemkab Luwu, Forkopimda, dan pihak perusahaan, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu.
Selain membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, langkah ini juga memperkuat kepastian hukum serta mempercepat realisasi investasi strategis seperti proyek Awak Mas.
“Kami berharap ini menjadi titik balik menuju kolaborasi yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha,” tutup Direktur MDA, Erlangga Gaffar.
Adapun hasil audiensi, disepakati empat rekomendasi utama:
1. Transparansi Ketenagakerjaan: Rencana kebutuhan tenaga kerja hingga tahun 2025 akan disampaikan terbuka kepada Satgas Percepatan Investasi dan POKJA.
2. Pendekatan Kekeluargaan: Mediasi dan pendekatan persuasif diutamakan dalam menyelesaikan pemalangan, namun tindakan hukum akan ditempuh terhadap provokator.
3. Penanggung Jawab Mediasi: POKJA ditunjuk sebagai juru bicara resmi, didukung oleh satuan kerja dari unsur Forkopimda.
4. Penyuluhan Hukum: Safari penyuluhan hukum akan digelar di desa-desa pada jalur logistik pertambangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN, serta camat dari wilayah terdampak.
