Kabarpublic.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen sejarah atau sekadar slogan yang diucapkan dalam upacara kenegaraan.
Di tengah tantangan ekonomi nasional dan ketidakpastian global, Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam membangun bangsa serta memastikan kekayaan Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam amanat pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia” di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6).
Menurut Presiden, tema peringatan tahun ini memiliki makna yang sangat relevan di tengah kondisi dunia yang diwarnai pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi.
Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki fondasi yang kokoh, yaitu Pancasila.
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara,” tegas Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari sejarah panjang, pengalaman, budaya, serta cita-cita bangsa Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah menjadi konsensus nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti tantangan pembangunan ekonomi nasional.
Meskipun ekonomi Indonesia terus bertumbuh selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan tersebut harus mampu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, kelapa sawit, batu bara, hingga nikel dan berbagai komoditas pertanian.
Namun, kekayaan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujarnya.
Karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah saat ini mengemban tugas sejarah untuk melakukan transformasi bangsa, khususnya transformasi ekonomi nasional.
Transformasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Presiden, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius, menjunjung nilai kemanusiaan, memperkuat persatuan nasional, berpihak kepada rakyat, serta berkeadilan sosial.
Kekayaan alam Indonesia, lanjutnya, merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat, termasuk petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha kecil, koperasi, masyarakat desa, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus memperkuat program hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan nasional, pengembangan koperasi, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak bocor dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional.
Presiden mengakui bahwa upaya transformasi tersebut tidak akan berjalan mudah.
Berbagai tantangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, maupun kegiatan ekonomi ilegal akan terus dihadapi.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa bangsa yang besar harus berani mengambil keputusan yang benar demi masa depan yang lebih baik.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain,” katanya.
Presiden juga mengingatkan pesan Bung Karno tentang pentingnya berdiri di atas kaki sendiri sebagai wujud kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Menutup pidatonya, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Pancasila akan terus menjadi kekuatan pemersatu bangsa.
Apabila nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, tetapi juga bangsa yang dihormati dunia.
“Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya,” pungkasnya.
Upacara tersebut dihadiri sejumlah tokoh bangsa dan pejabat tinggi negara, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, serta anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar. (**)
