PALOPO – Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam, Ardidekal, mengkritik keras kebijakan Wali Kota Hj. Naili Trisal yang menunjuk Zulkifly Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirta Mangkaluku.
Menurut Ardidekal, penumpukan sejumlah jabatan strategis pada satu figur birokrat menjadi bukti buruknya tata kelola pemerintahan di Kota Palopo.
“Pemerintah tidak boleh mengorbankan asas profesionalisme hanya demi mengisi kekosongan jabatan dengan cara pintas yang menumpuk beban pada satu orang,” tegasnya.
Ia menilai penunjukan Zulkifly Halid—yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Sekda sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangkaluku—merupakan langkah mundur bagi reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Ardidekal menegaskan, tata kelola pemerintahan yang sehat harus mengedepankan prinsip good governance, akuntabilitas, dan pembagian kerja yang profesional.
“Pemerintahan yang ideal tidak membiarkan terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Tanggung jawab harus didistribusikan agar fungsi pengawasan (checks and balances) berjalan objektif,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan logika penunjukan Ketua Dewan Pengawas menjadi Plt Direktur Utama di lembaga yang sama.
“Bagaimana mungkin seorang Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangkaluku ditunjuk lagi menjadi Plt Direktur Utama? Fungsi pengawas dan yang diawasi kini melekat pada orang yang sama,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak objektivitas pengawasan dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang sehat.
Ardidekal juga menilai rangkap jabatan itu dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Sangat tidak masuk akal jika seorang pejabat harus membagi fokus untuk mengurus administrasi seluruh kota sebagai Sekda, sekaligus memimpin urusan teknis air minum masyarakat. Konsentrasi yang terpecah dipastikan membuat pelayanan publik tidak maksimal,” ujarnya.
Ia mendesak Wali Kota Hj. Naili Trisal segera membatalkan kebijakan tersebut demi menjaga marwah pemerintahan yang sehat dan profesional.
Selain itu, dirinya meminta proses seleksi direksi definitif Perumda Tirta Mangkaluku di Kementerian Dalam Negeri segera diselesaikan secara transparan.
“Jika aspirasi ini diabaikan dan birokrasi terus dikelola secara amatir, HMI siap turun ke jalan untuk melakukan pengawalan secara radikal demi kepentingan masyarakat Palopo,” tutup Ardidekal. (**)
